Tak mau kalah, Rusia menjatuhkan sanksi terhadap serangkaian pejabat tinggi Amerika Serikat (AS) menyusul sanksi terhadap para pejabat dan pengusaha mereka terkait invasi ke Ukraina.
Di antara pejabat AS yang diberi sanksi Rusia, terdapat Presiden Joe Biden dan mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Hillary Clinton.
Seperti dilansir Wawai News pada Rabu (16/3/2022), Menurut pernyataan yang dirilis Kementerian Luar Negeri Rusia pada Selasa (15/3) waktu setempat, pemerintah Rusia menambahkan sejumlah individu ke dalam ‘stop list’ atau larangan masuk ke wilayah Rusia.
Beberapa individu non-pejabat pemerintahan AS saat ini juga dimasukkan ke dalam daftar tersebut, antara lain putra Biden, Hunter Biden, dan mantan Menlu AS Hillary Clinton.
Langkah penjatuhan sanksi oleh Rusia ini sebagian besar dinilai simbolis, karena tampaknya sangat tidak mungkin bagi Biden dan jajaran pemerintahannya untuk bepergian ke Rusia dalam waktu dekat.
Terlebih AS dan sekutu-sekutunya tengah mengambil langkah-langkah untuk menghukum Putin dan para elite pemerintahannya karena menginvasi Ukraina.
Biden dan pemerintahannya telah mengesampingkan kemungkinan pertemuan langsung dengan Putin. AS bahkan mempertanyakan apakah Putin sungguh-sungguh tertarik pada solusi diplomatik untuk perang di Ukraina.
Pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut sanksi-sanksi itu merupakan ‘konsekuensi yang tidak terhindarkan untuk langkah sangat Russofobia yang diambil pemerintahan AS saat ini, yang merupakan upaya putus asa mempertahankan hegemoni Amerika, yang mengandalkan, menghilangkan semua kesopanan, pada pembatasan frontal Rusia’.
Pemerintah Rusia menyatakan lebih banyak sanksi akan diumumkan, dengan daftar hitam itu diperkirakan semakin panjang dengan menyertakan ‘para pejabat tinggi AS, pejabat militer, anggota parlemen, pengusaha, pakar dan orang-orang media yang Russofobia atau berkontribusi dalam menghasut kebencian pada Rusia.
Ditambahkan juga Kementerian Luar Negeri Rusia bahwa pemerintah Rusia ‘tidak menolak untuk mempertahankan hubungan resmi jika memenuhi kepentingan nasional kami, dan jika diperlukan, akan menyelesaikan masalah yang timbul dari status orang-orang yang masuk dalam daftar hitam demi mengatur kontak tingkat tinggi’.
