WAWAINEWS – Rencana renovasi rumah dinas Bupati Lampung Timur, dengan biaya mencapai Rp12 miliar menuai sorotan. Pasalnya pembangunan infrastruktur di wilayah Bumi Tuah Bepadan belum merata.
Berdasarkan rilis dari Marcab LMP Lampung Timur, ada pun item infrastruktur fasilitas di ruang lingkup rumah Dinas Bupati Lampung Timur dengan biaya sebesar Rp12 miliar tersebut meliputi pembangunan Gapura, Taman dan kolam renang, serta lapangan futsal.
Ketua Marcab LMP Lampung Timur, Amir Faisol mempertanyakan sensibilitas seorang kepala daerah terhadap kondisi Lampung Timur saat ini. Ditengah ekonomi yang belum pulih akibat pandemi Covid-19 tapi Bupati membangun fasilitas menelan biaya hingga Rp12 miliar.
“Seharusnya dana sebesar Rp12 miliar itu, di gunakan untuk insfratruktur yang dapat menunjang perkembangan/pertumbuhan ekonomi atau pun untuk penunjang/sarana pertanian masyarakat di kabupaten Lampung Timur, Jika sampai terjadi ini menyakiti hati rakyat”ungkap Amir Faisol Ketua Marcab Laskar Merah Putih Lampung Timur, melalui rilisnya, Kamis (2/12/2021).
Dikatakannya bahwa rencana pembangunan fasilitas dan berbagai item lainnya di rumah dinas Bupati tersebut telah dibenarkan oleh Kabid Pendanaan dan Pengawasan Badan Pendapatan Daerah(Bapenda) Lampung Timur saat LMP bertemu di ruangannya. Kabid Pendanaan saat bertemu menyampaikan bahwa bangunan tersebut perioritas/keinginan dari kepala daerah.
Menurutnya pembangunan sarana rumah dinas Bupati Lampung Timur, diketahui untuk biaya Konsultan perencanaan saja menelan biaya Rp350 juta yang saat ini mulai dilaksanakan.
“Berdasarkan hasil investigasi kami dengan OPD terkait, membenarkan bahwa akan di bangun nya sarana rumah dinas Bupati Lampung Timur dengan nilai mencapai Rp12 Miliar,”tukas Faisol seraya mengatakan dua tahun ini banyak rencana pembangunan di tunda akibat minimnya anggaran dialihkan guna penanganan pandemi covid-19.
Sorotan juga datang dari aktivitas muda Lampung Timur, Rahman Bulex, dengan menyerukan aksi untuk menolak rencana rencana renovasi tersebut jika sampai disetujui oleh DPRD Lampung Timur. Menurutnya fasilitas rumah dinas belum diperlukan saat ini.
“Pembangunan itu benar-benar hanya hanya memikirkan kepentingan pribadi dan golongan saja. Tidak mungkin sarana yang dibangun tersebut dapat di nikmati oleh masyarakat luas seperti kolam renang,”tegas Rahman Bulex.
Untuk itu dia berharap anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur bisa mempertimbangkan dengan menolak pembangunan tersebut. Banyak hal lebih urgen memerlukan sentuhan anggaran ketimbang fasilitas rumah dinas.
“Pak Bupati kan selalu menyampaikan bahwa pemimpin di pemerintahan adalah pelayan rakyat. Apa wajar rumah pelayan fasilitasnya lebih mewah dari rumah yang dilayani,”pungkasnya.
Jurnalis : Jali
