KOTA BANDUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, angkat bicara soal sorotan publik terhadap tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang nilainya mencapai Rp330 miliar. Meski jumlahnya besar, Pemprov Jabar memastikan bahwa layanan kesehatan bagi masyarakat tidak terganggu.
“Kita memang menunggak, tetapi layanan kesehatan masyarakat tetap jalan. Jangan panik, ini soal teknis fiskal dan prioritas anggaran, bukan niat abai,” tegas Herman usai Rapat Paripurna DPRD Jabar, Senin (23/6/2025).
Herman membeberkan penyebab utama tunggakan tersebut. Menurutnya, pada tahun anggaran 2023, ada dua kabupaten yang tidak mengusulkan anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), yakni Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang, dengan total nilai sekitar Rp80 miliar.
“Karena tidak masuk RKPD, otomatis tidak bisa dianggarkan. Ini lebih kepada kelalaian administratif,” jelasnya.
Sementara itu, pada 2024, Pemprov Jabar menangguhkan pembayaran sekitar Rp250 miliar karena anggaran difokuskan untuk menyukseskan Pilkada Serentak, yang menyedot dana Rp1,6 triliun. Ini termasuk kebutuhan logistik, keamanan, dan kesiapan teknis pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
“Pilihan prioritas harus diambil. Ini bukan tentang kemampuan fiskal semata, karena total belanja daerah tetap tinggi. Tapi kita juga harus menjaga stabilitas politik dan pemerintahan,” imbuh Herman.
Meski ada tunggakan, Herman menegaskan bahwa Pemprov telah berkoordinasi langsung dengan BPJS Kesehatan, dan disepakati bahwa tidak akan ada penghentian layanan bagi masyarakat Jawa Barat.
“Kami sudah sepakati dengan BPJS. Sinergi tetap berjalan, pelayanan tetap dijamin, tunggakan ini tidak membuat warga kehilangan haknya atas layanan kesehatan,” katanya.
Pemprov Jabar, di bawah Gubernur Dedi Mulyadi, berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan tunggakan BPJS secara bertahap, terutama lewat mekanisme anggaran perubahan 2025.
“Kita akan ikhtiarkan penyelesaian pada APBD Perubahan. Ini bagian dari komitmen bersama,” tegas Herman.
Meski layanan diklaim tetap aman, sejumlah pengamat menilai kasus ini menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap tata kelola fiskal daerah, terutama menyangkut program strategis yang menyentuh hajat hidup orang banyak.
Jaminan kesehatan bukan semata program sosial, tapi hak dasar warga negara. Ketika terjadi tunggakan, meski layanan tetap berjalan, kekhawatiran publik tetap harus dijawab dengan transparansi dan kepastian penyelesaian.
Singkatnya, masyarakat Jawa Barat tak perlu cemas mendadak ditolak layanan medis gara-gara tunggakan ini. Tapi, konsistensi penanganan dan pencegahan agar kejadian serupa tak terulang kembali tetap jadi PR besar bagi Pemprov.
“Uang bisa dicari, kepercayaan publik itu yang mahal,” begitu kira-kira pesan tak tertulis dari publik yang kini mengawasi langkah pemerintah.
