KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendadak muncul di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, Jalan Mohammad Toha, Kota Bandung, Jumat (24/10/2025).
Tapi ini bukan kunjungan basa-basi, Dedi datang dengan misi, memastikan uang rakyat Jabar nggak nyangkut di jalur birokrasi.
KDM, sapaan khas sang Gubernur secara blak-blakan meminta BPK untuk ngulik lebih dalam soal alur kas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).
“Kalau ada yang bilang ada anggaran diendapkan di Provinsi Jawa Barat, ya jangan katanya. Biar BPK yang ngomong, karena cuma mereka yang punya hak audit. Kalau ada yang nyangkut, ya kelihatan,” tegas Dedi, dengan nada separuh santai, separuh menyindir.
Menurutnya, audit yang tengah dilakukan BPK bukan cuma formalitas tahunan, tapi kesempatan buat membuktikan apakah Pemprov Jabar memang jago mengatur uang rakyat atau cuma jago bikin rencana di atas kertas.
“Audit itu penting. Dari situ kelihatan apakah kita punya perencanaan keuangan yang baik. Apakah uang dari pusat dan pendapatan asli daerah dikelola benar atau malah tersesat di jalan,” ujarnya sambil terkekeh kecil.
BPK, lanjut Dedi, juga menilai bagaimana uang itu akhirnya dibelanjakan. Apakah benar untuk kebutuhan masyarakat, atau malah terselip di proyek yang lebih banyak “hiasan” daripada manfaatnya.
“Intinya, uang rakyat jangan cuma muter di meja rapat. Belanja harus bisa dirasakan publik bukan cuma difoto untuk laporan tahunan,” sindirnya tajam.
Langkah Dedi ini disebut sebagai bagian dari upaya Pemprov Jabar menjaga transparansi dan menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah bukan urusan gelap-gelapan, tapi urusan terang-benderang.
“Kita ingin publik tahu, belanja Pemprov Jabar itu terbuka. Silakan dicek, dikritik, bahkan ditertawakan yang penting uangnya sampai ke rakyat, bukan ke saku yang salah,” tutupnya dengan gaya khasnya yang jenaka tapi penuh sindiran serius. ***
