KOTA BEKASI – Sejumlah sopir truk pengangkut sampah mengeluhkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) saat melintas di Gang Lurah, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi jalur penting menuju TPST Bantar Gebang.
Ironisnya, yang dipalak bukan pengusaha tambang atau ekspedisi barang mewah. Yang kena justru sopir truk sampah mereka yang setiap hari berjibaku dengan bau menyengat demi menjaga kota tetap bersih.
Salah satu sopir berinisial S mengungkapkan, praktik pungutan sudah berlangsung lama. Awalnya menggunakan sistem “langganan bulanan” Rp30.000 hingga Rp50.000. Tapi kini skemanya naik kelas: bayar Rp5.000 setiap melintas.
Kalau sehari bisa bolak-balik beberapa kali, tinggal dikalikan saja. Sampah belum tentu berkurang, tapi biaya operasional jelas bertambah.
“Kalau tidak bayar, tidak boleh lewat. Kadang dimarahi, ada yang mengetok kaca dan spion,” ujarnya.
Jadi selain mengangkut sampah, sopir juga harus siap mental. Paket lengkap.
Gang Lurah bukan jalan tol berbayar. Bukan juga kawasan industri eksklusif. Ini akses vital menuju TPA yang menopang kebersihan Kota Bekasi.
Bayangkan jika satu truk tertahan. Efek dominonya bisa ke mana-mana: distribusi sampah terlambat, TPS menumpuk, warga komplain, lalu pemerintah yang disorot.
Sopir mengaku praktik ini sempat ditertibkan aparat. Namun seperti bau sampah yang datang kembali setiap hari, pungutan itu pun muncul lagi.
Bagi sopir, Rp5.000 mungkin terlihat kecil di atas kertas. Tapi dalam praktiknya, itu akumulasi. Apalagi mereka hanya menjalankan tugas.
“Kami cuma mengangkut sampah. Harapannya jalur ke TPA aman tanpa pungutan,” kata S.
Selain memberatkan secara ekonomi, praktik ini berpotensi memicu gesekan di lapangan. Ketika sopir lelah, dikejar target, lalu harus berhadapan dengan pungutan paksa konflik bisa muncul kapan saja.
Bekasi dikenal sebagai kota penyangga ibu kota, kawasan industri, pusat pertumbuhan. Tapi di satu sudut jalannya, akses menuju TPA masih terasa seperti “pos retribusi tak resmi”.
Sampah saja diatur jadwal dan ritmenya. Masa pungli tidak bisa ditertibkan?
Kalau dibiarkan, pesan yang muncul sederhana tapi menyedihkan: membuang sampah saja harus bayar dua kali sekali lewat pajak, sekali lewat jalur.
Para sopir berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum turun tangan secara serius. Bukan hanya razia sesaat, lalu hilang kabar.
Karena kota bersih bukan cuma soal armada dan TPA. Tapi juga soal memastikan orang-orang yang bekerja di balik layar tidak dipalak di jalan.
Sampah memang kotor. Tapi praktik pungli, kalau benar terjadi, jauh lebih mencoreng wajah kota.***
