KOTA BEKASI — Anggota DPRD Kota Bekasi, Syafei, menutup kegiatan Reses ke-III Tahun 2025 dengan menjaring beragam aspirasi masyarakat di wilayah Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, pada Rabu (12/11/2025) sore.
Dalam agenda dialog interaktif tersebut, isu infrastruktur, fasilitas umum, serta transparansi pelaksanaan program hibah Rp100 juta per RW menjadi pembahasan utama warga.
“Alhamdulillah, reses ketiga tahun ini telah selesai dilaksanakan. Beragam masukan masyarakat kami tampung, dan sebagian besar menyoroti kondisi infrastruktur, fasilitas umum, serta mekanisme program hibah RW Rp100 juta,” ujar Syafei, Kamis (13/11/2025).
Sebagai Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bekasi, Syafei menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Dalam sesi dialog, warga RW 02 dan RW 022 menyampaikan sejumlah persoalan yang hingga kini belum mendapat penanganan serius.
Beberapa ruas jalan lingkungan seperti Jalan Laskar Dalam, Gang Kong Rohmat, dan Jalan Haji Tamud disebut masih dalam kondisi rusak berat dan belum tersentuh perbaikan sejak lama.
Selain itu, lampu penerangan jalan umum (PJU) di wilayah Jalan Laskar Raya dan Laskar Dalam juga banyak yang tidak berfungsi, membuat lingkungan menjadi rawan dan kurang nyaman bagi warga yang beraktivitas pada malam hari.
Masalah klasik banjir pun kembali mencuat. Warga menyoroti gorong-gorong yang tidak berfungsi optimal, sehingga aliran air kerap tersumbat dan menimbulkan genangan saat musim hujan tiba.
Tak hanya itu, masyarakat juga mengusulkan penambahan fasilitas pendukung lingkungan, seperti ambulans, baktor, dan sekretariat RW, guna memperlancar kegiatan sosial serta koordinasi di tingkat warga.
“Kami juga berharap adanya kejelasan status tiga fasos-fasum di wilayah kami, agar pemanfaatannya bisa lebih jelas dan sesuai peruntukan,” ujar salah satu Ketua RW 022.
Selain infrastruktur, warga juga menyampaikan aspirasi di bidang sosial dan kesehatan. Kader Posyandu, misalnya, mengusulkan pengadaan alat timbang bayi, alat cek gula darah, serta penambahan kegiatan gizi setiap pekan kedua.
Beberapa majelis taklim juga mengajukan bantuan sound system dan alat musik marawis untuk mendukung aktivitas keagamaan dan pembinaan remaja di lingkungan mereka.
Menanggapi beragam masukan itu, Syafei menegaskan pentingnya pengelolaan dana hibah Rp100 juta per RW secara transparan dan akuntabel.
“Saya minta camat jangan mempersulit para RW dalam merealisasikan dana yang sudah menjadi hak mereka. Namun secara administrasi juga harus tertib dan jelas agar tidak disalahgunakan oleh oknum,” tegas politisi asal Fraksi Golkar tersebut.
Selain itu, Syafei juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi utama pembangunan kota.
Menurutnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah akan memperluas ruang fiskal pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur dan memenuhi aspirasi publik.
“Kalau masyarakat taat bayar pajak, pemerintah punya kemampuan lebih besar untuk memperbaiki jalan-jalan rusak dan meningkatkan fasilitas umum,” ujarnya.
Melalui kegiatan reses ini, Syafei menilai pentingnya menjaga komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.
Ia berharap seluruh usulan warga Pekayon Jaya dapat diakomodasi dalam program pembangunan Kota Bekasi tahun 2026.
“Reses bukan sekadar formalitas, tapi wujud nyata dari komitmen kami sebagai wakil rakyat untuk hadir, mendengar, dan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan warga,” pungkasnya.***
