wawainews.ID, Tanggamus – Teknis
penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Pekon Karangrejo, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Lampung, harus dilakukan evaluasi. Pasalnya, antara struk yang digesek di kartu BPNT tidak sesuai dengan kualitas beras.
“Berdasarkan struk pada penggesekan kartu BPNT tersebut tertera nominal sebesar Rp110.000 yang masuk ke rekening pengelola e-warong. Artinya harga beras yang di kelola e-warung seharga Rp 11.000 per/Kg dan itu tidak sesuai dengan harga pasaran,”ujar Arian, Pengurus Lembaga Pemantau Percepatan Pembangunan Indonesia (LP-PPI) Kabupaten Tanggamus, Minggu (1/9/2019).
Menurutnya, pada proses penyaluran BPNT diduga banyak oknum-oknum yang memanfatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi, seperti pihak e-warung dan pembantu pendamping PKH sendiri. Hal tersebut jelas merugikan Keluarga Penerima Manfaat pemilik kartu BPNT.
Seharusnya lanjut dia dengan nominal Rp110.000 tersebut bisa mendapat beras lebih bagus. Harga Rp9.000, beras pasaran seperti beras yang di bagikan oleh e-warong dan sisanya bisa untuk bahan pokok lainnya seperti telur, namun kenyataannya masyarakat hanya mendapat beras 10 Kg saja. Artinya bantuan dari pemerintah tidak sepenuhnya sampai pada masyarakat.
“Saya berharap agar pemerintah mengevaluasi teknis penyaluran BPNT dan menindak oknum-oknum yang diduga dengan sengaja merugikan masyarakat demi keuntungan pribadi/kelompok,”tegasnya.
Sementara Poni selaku ketua kelompok PKH lansia sekaligus pengelola e-warong Pekon Karangrejo, dikonfirmasi mengaku bahwa pihaknya tidak mengetahui persis secara teknis. Dia mengatakan hanya melakukan apa yang di perintahkan oleh pihak Bank.
“Saya gak tau,pokoknya disini gesek, berasnya dateng di bagi gitu aja, isi satu 1 sak-nya 10 kg” Ucap Poni, mengaku pengurus selalu memberi kabar dari pihak Bank dan beras datang langsung dibagikan.
Perangkat Pekon Karangrejo Budianto terpisah menjelaskan bahwa kepengurusan e-Warong tidak melibatkan aparatur Pekon (desa). Sehingga dia mengaku tidak paham soal teknis kerja dan mekanismenya bagaimana.
Terkait distributor beras lanjut Budianto, petugasnya yang diketahuinya adalah Zulyaden selaku TKSK Semaka, katanya nanti pihak e-warong mau dapat fee dari pihak BANK entah 3 ribu entah 5 ribu tapi sampai saat ini belum jelas
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK Semaka Zulyaden menyampaikan bahwa pihaknya hanya sebatas mitra kerja Dinas Sosial bergerak dibidang pendamping rastra.
“Saya selaku TKSK mitra kerja dan hanya mengawasi,TKSK ini bukan pegawai hanya relawan, tidak ada gaji, kalau masalah pengadaan beras bukan kami,itu bulog dan penyedia”ujarnya
Dia juga menyampaikan bahwa e-warung sudah diberi keuntungan sebesar Rp 5.000 per Kartu KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dari penyelia barang, dia mengarahkan untuk konfirmasi langsung ke Dulkarim karena mereka selaku penyelia.
Sementara Dulkarim mengatakan bahwa dirinya hanya sebatas membantu pendamping PKH dan TKSK untuk pengadaan beras.
“Saya hanya membantu untuk pengadaan beras, nominal bantuan BPNT kan Rp 110.000 dari pemerintah masuk ke tiap KPM per bulan kemudian di gesek masuk ke rekening e-warong” Tuturnya
Dulkarim menegaskan,bahwa nominal Rp 110.000 di rekening pemilik kartu PBMT realisasinya ke Penyedia beras Rp 97.000 untuk beras 10 Kg, Rp 5.000 keuntungan pihak e-warong dan Rp 8.000 untuk operasional distrubutor.
“Hrga beras Rp 97.000/10 kg otomatis pihak e-warong menahan Rp5.000 untuk keuntungannya dan yang Rp8.000 untuk operasional” Pungkasnya.
Hasil konfirmasi wartawan ke pihak penyedia beras, Duriat mengatakan bahwa pihaknya hanya penyedia barang sesuai harga pasaran.
“Kalau beras yang udah ada mereknya saya jual Rp 9.500 – Rp 9.700 per kilo,tapi kalau karungnya yang polos Rp 9.000 seperti yang saya jual pada pak Dulkarim untuk e-warong, itu yang harga Rp 9.000” Pungkasnya. (Sumantri)
