KOTA BEKASI — Terminal Bekasi menyiapkan 225 armada bus ditambah 30 cadangan untuk melayani pemudik selama masa angkutan Lebaran 2025.
Kepala Terminal Bekasi, Robin, menegaskan pihaknya akan menindak tegas jika ditemukan bus bodong atau kendaraan yang tidak laik jalan.
“Jangankan kendaraan bodong, yang tidak lolos uji saja tidak akan kami izinkan berangkat. Jika ada pengurus yang membandel, kami tutup loketnya,” kata Robin, Selasa (18/3/2025).
Lebih lanjut, Ia menyampaikan, Ramp check terhadap armada dilakukan selama tiga hari, mulai Selasa hingga Kamis pekan ini. Dan pada hari pertama, 13 kendaraan telah diperiksa, tujuh lolos, enam diberi teguran.
“Kami ingin di hari kedua dan ketiga sudah tidak ada pelanggaran,” tegas Robin.
Adapun untuk jalur favorit pemudik dari Terminal Bekasi masih menuju daerah Jawa Barat selatan seperti Tasikmalaya, Banjar, Garut, Bandung, Sumedang, Cirebon, dan Kuningan.
“Kebanyakan ke daerah jalur selatan. Pariangan lah, Jawa Barat. Tasik maupun Banjar, Garut, Bandung dan Sumedang. Ada juga Cirebon dan Kuningan. Masih wilayah Jawa Barat yang biasanya dominan dari terminal Bekasi,” ucapnya.
Dirinya memastikan mudik Lebaran 1446 H/2025 M berlangsung kondusif, dan tidak ada kasus armada gelap.
“Kami pastikan semua armada aman, siap berangkat, dan tidak ada potensi penipuan tiket maupun kendaraan tak resmi,” pungkas Robin.
Pemkot Siapkan Jalur Mudik
Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Dr Tri Adhianto didampingi Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobihoe memimpin rapat koordinasi (rakor) diikuti para pejabat dilingkungan Pemkot Bekasi, Senin, (17/5/2025).
Wali Kota Bekasi Dr Tri Adhianto dalam arahannya menyampaikan Pemkot Bekasi sudah harus mempersiapkan jalur mudik lebaran. Ia berharap pada H-10 sudah siap baik infrastruktur, kecukupan bahan pokok di masyarakat dan Kamtibmas.
“H-10, semua jalur mudik harus dalam kondisi siap. DBMSDA harus segera melakukan pemeliharaan. Di Jalan Ahmad Yani dilaporkan terdapat lubang untuk diperbaiki. Juga menginformasikan kepada pimpinan proyek strategis di jalan Juanda, dan I Gusti Ngurah Rai juga harus memastikan tidak ada kegiatan proyek yang mengganggu jalur mudik H-10,” tegasnya.
Terkait ketersediaan bahan pokok, agar dinas terkait untuk memantau kesiapan penyimpanan dan berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan bahan pokok, termasuk minyak, guna mencegah kelangkaan.
Aspek keamanan wilayah menjadi perhatian serius. Setiap camat dan lurah diinstruksikan untuk memastikan kesiapan menerima warga yang pulang kampung tanpa kendaraan, dengan memanfaatkan kantor pemerintahan sebagai tempat singgah sementara. Selain itu, keamanan rumah-rumah kosong selama ditinggal mudik juga harus dijamin.
“Keamanan wilayah, masing-masing camat kelurahan yang punya cukup kemampuan menerima warga pulang kampung tidak memakai kendaraan. Bisa dibantu parkirkan di kantor pemerintahan. Siapkan piket. Memungkinkan bantu warga masyarakat. Keamanan rumah-rumah kosong diyakinkan betul mereka berlibur dalam kondisi aman,” ucapnya.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diminta untuk mengantisipasi potensi kerawanan sosial, termasuk keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di persimpangan jalan.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) akan mengeluarkan surat edaran terkait larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik.
“Kendaraan dinas hanya diperbolehkan untuk kegiatan operasional, bukan mudik,” ucapnya.
Tidak lama setelah memberikan arahan, Wali Kota Bekasi Dr Tri Adhianto bertolak menuju Jakarta untuk hadir pada rapat yang digelar Kementerian PUPR.
Ia membawa jajaran Disperkimtan dan DBMSDA karena aspek yang akan dibahas pada rapat akan fokus pada pembebasan lahan untuk pembangunan tanggul dan normalisasi Kali Bekasi***
