BEKASI – DPRD Kota Bekasi diminta memanggil kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi terkait adanya Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di instansi tersebut yang bekerja menjadi sopir untuk salah satu bakal calon wali kota Bekasi.
“Selain meminta Pj Wali Kota Bekasi memberi tindakan tegas, kami meminta DPRD Kota Bekasi memanggil Kadishub terkait 8 TKK Dishub jadi sopir Bus untuk salah satu Balon Wali Kota,”ungkap Ahmad Juaini warga Kota Bekasi menyikapi informasi TKK di pekerjakan diluar instansi.
Pemanggilan tersebut agar Dishub Kota Bekasi dapat menjelaskan secara gamblang akan kebenaran informasi yang disampaikan langsung oleh Sekdishub Kota Bekasi Johan Budi Gunawan saat wawancara dengan Wartawan.
“Ini lah saatnya, dewan harus memanggil Kadishub, agar TKK yang dipekerjakan di luar instansi Dishub diketahui, atas perintah siapa dan itu digaji dari mana. Jika TKK diluar instansi itu digaji dengan uang rakyat, maka ini jadi persoalan,”ungkap Juaini mantan Ketua Organda Kota Bekasi meminta jangan ribut soal mutasi rotasi aja.
Menurutnya, jangan hanya kepentingan politik dan kelompoknya saja, baru sibuk koar-koar memanggil sana sini. Untuk itu Juani menantang DPRD Kota Bekasi berani memanggil Dishub Kota Bekasi terkait TKK yang dijadikan sopir untuk Balon Wali Kota Bekasi tertentu itu.
Lebih lanjut dia pun mengharapkan Partai Politik yang akan memberikan rekomendasi kepada bakal calon untuk Pilkada Kota Bekasi bisa melihat rekam kandidatnya apakah disenangi rakyat.
“Jangan sampai nanti, salah memilih pemimpin. Bisa terjadi seperti mantan Menteri Pertanian, yang saat ini viral semua keluarganya menggunakan fasilitas negara, untuk berbagai kebutuhan jangan sampai Wali Kota Bekasi nantinya begitu,”tegas Juaini jangan menciptakan matahari kembar di Kota Bekasi.
“Jika salah pilih bisa-bisa, nanti istri mau ke salon pakai APBD, ini harus di jaga, jangan sampai seperti itu, move on lah,”imbuh dia tegas menyebut pimpinan tertinggi di Kota Bekasi saat ini Raden Gani Muhamad, bukan yang lain.
Sementara itu Aktifis Yusuf Blegur ikut menyoroti dan mengaku prihatin dengan adanya TKK dijadikan sopir untuk salah satu bakal calon wali kota. Jumlahnya tidak sedikit, tentunya ini memberi contoh tidak baik.
“Giliran untuk sopir pribadi pakai TKK Dishub, anggarannya juga ngga jelas. Kalau pakai anggaran pribadi jangan libatkan TKK, jadi rancu pekerjaannya,”ujar Yusuf Blegur.
Dia pun meminta kepada TKK tersebut harus jelas pilihannya, mau kerja di Pemkot Bekasi atau ikut Balon Wali Kota jadi Sopir Bus.
“Seperti ngga ngerti aturan birokrasi ya, itu kan mantan pejabat tentunya,”ujar Blegur.***
