LAMPUNG TIMUR – Setelah 10 tahun jembatan mangkrak, baru dicek setelah ramai, ironi sebuah sungai, dan ratusan anak sekolah yang tiap hari berjudi nyawa, sebelum jembatan Kali Pasir kembali diingat negara.
Kunjungan Menteri PU Dody Hanggodo ke Lampung Timur, Kamis (5/2/2026), menjadi penanda bahwa proyek mangkrak itu akhirnya diakui bermasalah setelah cukup lama menjadi simbol infrastruktur yang kalah cepat dari arus sungai.
Kunjungan ini disebut sebagai tindak lanjut langsung atas atensi Presiden Prabowo Subianto, setelah video pelajar menyeberang sungai viral dan membuat publik serentak bertanya: “Ini republik atau uji nyali?”
Di lapangan, Menteri PU mengaku awalnya mengira persoalan hanya sebatas jembatan yang belum dibangun. Namun setelah melihat langsung kondisi sungai, kesimpulannya berubah.
“Ini sudah bertahun-tahun mangkrak, mungkin delapan sampai sepuluh tahun. Awalnya saya pikir hanya masalah jembatan, ternyata sungainya juga bermasalah. Jadi harus dibereskan semuanya,” ujar Dody.
Dengan kata lain, bukan cuma jembatan yang tertunda, tapi masalahnya komplit paket lengkap teknis, hukum, dan alam.
Mangkrak 10 Tahun, Anak Tetap Harus Sekolah
Proyek jembatan di Kali Pasir diketahui telah lama tersendat akibat persoalan hukum dan teknis. Sementara itu, waktu tetap berjalan dan anak-anak tetap tumbuh besar dengan rutinitas menyeberang sungai.
Setelah peninjauan, Menteri PU meminta jajarannya untuk bergerak cepat menyusun rencana pembangunan jembatan permanen sebagai solusi jangka panjang.
Pesannya jelas, cukup sudah pelajar Lampung Timur dijadikan korban penundaan proyek.
Di lokasi yang sama, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur skala besar tidak mungkin ditangani sendiri oleh pemerintah kabupaten.
“Ini butuh kolaborasi pusat, provinsi, dan kabupaten. Kami tidak bisa jalan sendiri,” kata Ela.
Sebagai langkah darurat, Pemkab Lampung Timur telah berkoordinasi dengan Dandim dan Pangdam untuk membangun jembatan afirmasi sementara secara gotong royong sambil menunggu jembatan permanen yang selama ini lebih sering hadir di proposal ketimbang di lapangan.
Bupati Ela juga membeberkan data yang membuat persoalan ini sulit dianggap sepele.
“Di seberang Kali Pasir ada sekitar 1.200 Kepala Keluarga. Anak-anak sekolah sekitar 600 orang. Di Kali Pasir hanya ada SD dan SMP. Untuk SMA, mereka harus menyeberang sungai. Bahkan ada juga anak SMP yang harus menyeberang,” ungkapnya.
Artinya, setiap hari, ratusan masa depan bangsa harus lebih dulu menaklukkan sungai sebelum sampai ke ruang kelas.
Kasus Kali Pasir kembali menegaskan pola lama pembangunan: masalah lama, solusi datang setelah viral.
Namun dengan turunnya Menteri PU dan perhatian langsung Presiden, warga berharap ini bukan sekadar kunjungan simbolik melainkan awal dari akhir penantian panjang.
Sebab sekolah seharusnya dimulai dengan buku dan papan tulis, bukan getek dan doa di tengah arus sungai.***
