TANGGAMUS – Warga di Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Kabupaten Tanggamus kembali menyuarakan keluhan mendalam terkait kondisi infrastruktur dan layanan publik yang semakin memburuk.
Dalam reses yang digelar oleh Heru, anggota DPRD Tanggamus dari Fraksi NasDem, masyarakat menuntut janji perbaikan segera direalisasikan sebelum keadaan semakin parah.
Reses yang berlangsung di dua titik ini pada Senin 24 Maret 2025 kemarin, menjadi ajang curahan hati warga dari Pekon Tiuh Memon, Pugung, serta Pekon Kalibening, Talang Padang.
Mereka mengeluhkan jalan poros yang rusak parah, layanan BPJS yang tiba-tiba nonaktif, serta minimnya penerangan jalan yang mengancam keamanan warga.
Salah satu keluhan utama yang mencuat adalah kondisi jalan utama yang semakin memprihatinkan. Jalan berlubang dan becek saat hujan membuat warga kesulitan beraktivitas, terutama petani dan pedagang yang bergantung pada akses transportasi.
“Kami sudah bertahun-tahun menunggu perbaikan, tapi belum ada tindakan nyata. Saat hujan, jalan berubah menjadi kubangan lumpur. Saat kemarau, debu tebal membuat pernapasan terganggu. Sampai kapan kami harus begini?” keluh seorang warga Dusun Tanjung Sari.
Masalah lain yang menjadi sorotan adalah layanan BPJS bersubsidi yang tiba-tiba tidak aktif. Warga mengaku kebingungan karena tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya.
“Dulu kami bisa berobat dengan BPJS ini, tapi sekarang saat ke rumah sakit, kami diminta membayar penuh. Bagaimana kami bisa berobat kalau tak punya uang?” ujar seorang ibu rumah tangga dari Dusun Padalarang dengan nada kecewa.
Menurut informasi, layanan BPJS terganggu akibat tunggakan belasan miliar rupiah yang belum terselesaikan. Kondisi ini semakin menambah beban warga, terutama mereka yang bergantung pada layanan kesehatan gratis.
Tak hanya jalan dan layanan kesehatan, warga juga menyoroti minimnya penerangan jalan yang membuat mereka merasa tidak aman saat malam hari.
“Anak-anak kami takut pulang mengaji sendirian. Begitu juga pekerja yang pulang larut malam, mereka khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkap seorang warga.
Masyarakat berharap adanya pemasangan lampu penerangan jalan agar mereka bisa beraktivitas dengan lebih nyaman dan aman.
Menanggapi keluhan warga, anggota DPRD Tanggamus Heru menegaskan bahwa dirinya telah mengusulkan perbaikan infrastruktur dalam anggaran 2024 dan berkomitmen mengawal realisasinya.
“Saya memahami keresahan warga. Perbaikan jalan sudah kami usulkan, dan saya akan mengawalnya. Untuk BPJS, kami sedang berupaya menyelesaikan tunggakan agar layanan bisa kembali berjalan,” tegasnya.
Terkait minimnya penerangan jalan, Heru mendorong pemerintah pekon untuk mengalokasikan Dana Desa (ADD) serta memasukkan usulan ini dalam Musrenbang agar segera ditindaklanjuti di tingkat kabupaten.
Dalam hal itu, warga Kabupaten Tanggamus berharap janji-janji yang disampaikan tidak hanya menjadi wacana semata. Mereka ingin tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. ***
