WAWAINEWS.ID– Zaiful Bokhari Sebut Lampung Timur Sedang Berduka, BPJS untuk masyarakat sebagian dihilangkan, pembangunan infrastruktur bermasalah. Namun belanja makan minum pimpinan daerah Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp1,6 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Peganggalan sambutan Mantan Bupati Lampung Timur periode 2015-2020 Zaiful Bokhari itu beredar luas di media sosial menggambarkan parahnya tata kelola kepemimpinan sekarang.
Diketahui bahwa kritikan itu disampaikan dalam sambutan acara arisan kelompok masyarakat di Desa Negara Ratu, Kecamatan Batanghari Nuban, pada Sabtu (2//12/2023).
BACA JUGA : 6 Item Dugaan Skandal Kejahatan Anggaran di Lampung Timur Resmi Dilaporkan ke KPK
Dalam sambutan itu dia menyampaikan bahwa Lampung Timur saat ini sedang mengalami duka. Karena atas permintaan Bupati Lampung Timur ratusan ribu peserta BPJS di non-Aktifkan. Mereka adalah saudara-saudara kita yang kurang mampu sebagai peserta BPJS Kesehatan.
“Artinya jangankan kita ini memberikan kenyamanan kesehatan kepada masyarakat namun justru pada saaat ini sedang mengalami duka,”tegasnya.
Sementara lanjut mantan Ketua DPC Demokrat Lampung Timur ini, sebesar Rp1,6 miliar belanja pimpinan daerah seperti Bupati dan Wakil Bupati tak bisa dipertanggungjawabkan. Itu sesuai hasil pemeriksaan BPK.
BACA JUGA : Zaiful Bokhari Disambut Adat Keratuan Melinting di Desa Pelindungjaya
“Saya ga bisa bayangkan Rp1,6 miliar, dana itu banyak, tapi itu fiktif harusnya aparat penegak hukum tanggap, ada apa di Lampung Timur,”tukasnya.
Informasi yang diterima Wawai News, diketahui bahwa pada acara arisan acara arisan kelompok masyarakat di Desa Negara Ratu dihadiri ratusan warga asal Kecamatan Batanghari Nuban, Pasir Sakti, Jabung, dan Labuhan Maringgai.
Disebutkan jika kondisi saat ini bahwa jangankan pemerintah membangunan jalan 5 sampai 6 KM. Membangun jalan 500 sampai 800 Meter saja, begitu selesai dikerjakan dilewati sepeda dan motor, sudah hancur jalannya.
BACA JUGA : Zaiful Bokhari Kembali Sampaikan Program Pebaikan Infrastruktur Lamtim
Kondisi yang terjadi saat ini, jelasnya menunjukkan ada persoalan serius dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Dalam kesempatan itu Zaiful terang-terangan menyebutkan, era kepemimpinan Pemkab Lampung Timur saat ini, sangat banyak indikasi praktik KKN.
Untuk itu paparnya, tak perlu heran bila banyak program pembangunan yang berjalan hanya sekedar saja, tanpa mempertimbangkan kualitas.
Ia mengajak warga masyarakat untuk menyikapi berbagai persoalan yang kini melilit Pemkab Lamtim secara bijak. Artinya, yang salah ya dikatakan salah, karena masyarakat memiliki hak untuk mengkritisi.
BACA JUGA : Hadiri Sertijab Kades Terpilih, Zaiful: Jangan Ada Dusta Diantara Kita?
“Jangan biarkan Lampung Timur hancur berkeping-keping. Lamtim ini milik kita semua, bukan milik perseorangan. Mari melalui moment politik saat ini, kita sama-sama bijak menghadapi dinamika yang ada,” ajak Zaiful.
Melansir dari kbninewstex.com, bahwa diketahui bahwa Pemkab Lampung Timur benar telah menonaktifkan kepesertaan BPJS dengan jumlah 180.924 warga Lamtim.
Hal itu diketahui dari surat yang ditandatangani dr Satya Purna Nugraha selaku Plt Kadiskes Lamtim ditujukan kepada Kepala BPJS Kesehatan Cabang Metro, tertanggal 22 November 2023.
Surat berkop Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur bernomor: 440/5019/10-SK/2023, dengan lampiran satu berkas itu, memuat perihal: Penonaktifan Peserta PBI APBD dan Tambahan Data UHC Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.
BACA JUGA : Selamat, Zaiful Bokhari Kembali Jadi Plt Bupati Lamtim
Surat tersebut mendasarkan kepada rencana kerja antara Pemkab Lamtim dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Metro, Nomor: 440/1278/04-SK/BID III/12/2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kabupaten Lamtim dalam rangka Universal Health Coverage (UHC).
Plt Kadiskes Lamtim menyampaikan beberapa hal.
