WAWAINEWS – Pemerintah mendeteksi adanya exclusion error atau salah sasaran dalam penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM).
Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden RI Suprayoga Hadi.
BACA JUGA: Heboh.. Penerima BLT BBM di Desa Asahan ‘Dipaksa’ Belanja di e-Warong yang Ditunjuk
“Untuk menjangkau exclusion error, kemarin kita sudah coba hitung untuk [BLT] BBM, kompensasi itu ternyata ada sekitar 1,3 juta exclusion error yang terdeteksi,” kata Hadi dalam diskusi publik secara daring, pada Rabu (21/9/2022).
Hadi menjelaskan jumlah exclusion error yang terdeteksi sebanyak 1,3 juta orang. Bantuan ini diberikan dalam rangka kompensasi atas kenaikan harga BBM.
“Ini kita akan coba insert, kami sedang coba sinkronkan angka ini supaya jangan sampai nanti ada exclusion error. Yang sudah jelas-jelas berhak, tapi tidak dapat,” jelas Hadi.
BACA JUGA: Rabat Beton di Pasar Madang Kurang Volume, Sekretaris Pokmas: Kesalahan Tukang Bukan PU
Dalam kesempatan itu, Hadi menerangkan TNP2K menghadapi sejumlah tantangan dalam menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Selain masalah exclusion error, penyempurnaan basis data penetapan sasaran juga menjadi aspek yang perlu diatasi. Salah satunya dengan menyiapkan sinkronisasi data yang telah divalidasi dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK).
