Bupati/wali kota yg akan menyelenggarakan Pilkades dapat melaksanakan tanggal 1 November 2023 dengan tetap berpedoman pada tentukan peraturan perundang – undangan.
Bupati/ walikota dapat melaksanakan kembali Pilkades setelah selesainya tahapan pemilu dan Pilkades dapat dilaksanakan setelah tahapan pemilu.
Giliran Kades Ancam Duduki Kantor Bupati Lampung Timur, Terkait Hal Ini
Dalam rangka Pilkades agar melakukan koordinasi dengan FORKOMPINDA khususnya dalam menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan di wilayah kabupaten/ kota.
Penjelasan diatas merupakan landasan bagi pemerintah daerah yang akan melakukan Pilkades seperti tertuang dalam surat keputusan menteri dalam negeri yang ditanda tangani sekretaris jenderal Depdagri Republik Indonesia.
Ali Johan menegaskan dengan penjelasan tersebut jelas bahwa ada pilihan waktu pada November untuk melaksanakan Pilkades serentak di wilayah Lampung Timur.
Dawam Dinilai Gagal Kelola Tata Pemerintahan di Lampung Timur, Gegara Ini
“Tidak ada alasan menunda Pilkades serentak di Kabupaten Lampung Timur semua sudah jelas dari Kemendagri,”tegasnya.
Kabupaten Lampung Timur teridiri 24 Kecamatan dan 264 desa, pada tahun 2022 dan 2023 sejumlah 112 kepala desa yang telah berakhir masa jabatannya. Jumlah tersebut hampir setengah dari jumlah desa di lLampung Timur yang masa jabatan Kades berakhir di 2023 ini.
Belum Tuntas, AKRAP Minta Polisi Tangkap Dua Pelaku Kekerasan Seksual di Lampung Timur
Politisi PDI Perjuangan itu tegas mengharapkan Pemkab Lampung Timur bisa menggelar Pilkades serentak pada November 2023 sesuai arahan dari Kemendagri sebelum dilakukan Pemilhan Legislatif, presiden dan kepala Daerah Tahun 2024.
“DPRD Kabupaten Lampung Timur terus melakukan dorongan, sebagai bentuk komitmen DPRD telah melakukan pesetujuan alokasi Anggaran Pelaksanaan Pilkades serentak di Tahun 2023,”tegasnya.
Setelah Tiga Tahun, BPUP di Desa Mandalasari Baru Mulai Peletakan Batu Pertama
Ali meminta Bupati Lampung Timur sesegera mungkin dapat menjadwalkan dan melaksanakan pilkades serentak sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif tehadap pelaksaan demokrasi dan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.***
