KOTA BEKASI — Asap tragedi itu mungkin sudah menghilang, tetapi jejaknya belum benar-benar pergi. Sepekan setelah ledakan hebat di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, jumlah korban jiwa kembali bertambah. Hingga Kamis, 9 April 2026, total empat orang dinyatakan meninggal dunia.
Peristiwa yang terjadi pada 1 April 2026 itu bukan sekadar insiden teknis. Ia kini menjelma menjadi pertanyaan terbuka siapa yang bertanggung jawab?
Korban terbaru meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Kabupaten Bekasi. Dari total empat korban jiwa, dua di antaranya merupakan petugas keamanan, sementara dua lainnya adalah warga sipil yang tinggal di sekitar lokasi.
Data dari Kecamatan Mustikajaya mencatat, dampak ledakan jauh melampaui angka korban. Sedikitnya 22 rumah dan 23 kios mengalami kerusakan, dengan estimasi kerugian materiil mencapai Rp7 miliar. Sebanyak 22 orang tercatat terdampak langsung dalam peristiwa tersebut.
Namun di tengah upaya pemulihan, satu hal justru menjadi sorotan, absennya pihak pengelola.
PT Indogas Andalan Kita, selaku pengelola SPBE, hingga kini dilaporkan belum memberikan respons terbuka. Upaya komunikasi yang dilakukan pemerintah setempat disebut menemui jalan buntu.
“Kami kesulitan menemui pihak pengelola. Sudah berulang kali dihubungi, tapi belum ada respons,” ujar Camat Mustikajaya, Maka Nachrowi pada awak media pada 8 April 2026.
Dalam situasi seperti ini, diam bukan sekadar pilihan ia bisa dibaca sebagai sikap. Dan bagi warga yang kehilangan rumah, usaha, bahkan anggota keluarga, sikap itu terasa semakin sunyi.
Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, turun langsung melayat ke rumah salah satu korban di kawasan Mahkota Cimuning, pada Kamis 9 April. Kehadirannya membawa pesan empati, sekaligus penegasan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam.
“Kami merasakan duka yang amat dalam. Kita doakan korban, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” ujarnya.
Di balik ungkapan duka, pemerintah juga mulai menyusun langkah konkret. Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh SPBE di Kota Bekasi menjadi agenda utama. Selain itu, opsi relokasi fasilitas berisiko tinggi dari kawasan permukiman padat mulai dipertimbangkan.
“Hari ini juga kita konsolidasi. Semua pihak kita panggil untuk evaluasi,” kata Harris kemarin melalui rilis resmi Diskominfo Kota Bekasi.
Tragedi Cimuning bukan hanya soal ledakan gas. Ia adalah potret tentang risiko yang lama dibiarkan dekat dengan permukiman, tentang pengawasan yang mungkin longgar, dan tentang respons yang datang setelah semuanya terjadi.***
