KOTA BEKASI – Sehari setelah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi mengangkat sekitar 700 kilogram bangkai ikan sapu-sapu dari Kali Bekasi, kabar buruk kembali datang dari hulu. Sungai Cileungsi menghitam dan berbau pada Minggu (18/10/2026), disertai ikan yang mabuk dan menggelepar di permukaan. Dua kejadian ini kembali menyoroti ancaman pencemaran sungai yang belum sepenuhnya terungkap.
Tim Katak Orange DLH Kota Bekasi melakukan pengangkatan bangkai ikan pada Sabtu (17/10), terutama di sekitar Jembatan Kemang Pratama. Dengan menggunakan dua kapal listrik Sea Hamster, petugas mengumpulkan sekitar 700 kilogram bangkai ikan yang sebelumnya ditemukan mati massal sejak Kamis (15/10).
Penanganan dilakukan untuk mengurangi bau tidak sedap dan dampak lingkungan yang dikeluhkan masyarakat.
Kepala DLH Kota Bekasi, Kiswatiningsih, menyatakan penyebab kematian ikan masih ditelusuri dan perlu dipastikan melalui pengujian laboratorium. Artinya, pengangkatan bangkai menjadi langkah darurat untuk menangani dampak yang terlihat, sementara penyebab utama kematian ikan belum terjawab.
Belum selesai persoalan bangkai ikan di Kali Bekasi, KP2C melaporkan Sungai Cileungsi kembali menghitam pada Minggu. Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C), Puarman, menyaksikan perubahan kondisi air di kawasan Bumi Mutiara, Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Ia juga melihat ikan-ikan mulai mabuk dan menggelepar.
Menurut Puarman, kondisi air pada Sabtu (17/10) masih terlihat relatif baik. Namun, sehari kemudian air berubah hitam, berbau, dan debitnya meningkat meski wilayah tersebut dilaporkan tidak diguyur hujan selama empat hari. Saat menyusuri aliran ke arah hulu, ia menemukan kondisi serupa di sekitar jembatan wilayah Wanaherang.
KP2C menduga perubahan itu mungkin berkaitan dengan pembuangan limbah industri pada Sabtu malam. Namun, dugaan tersebut belum membuktikan sumber pencemaran ataupun pihak yang bertanggung jawab. Kepastian membutuhkan pemeriksaan sampel air, penelusuran saluran pembuangan, dan penyelidikan oleh instansi berwenang.
Sorotan semakin kuat karena KP2C sebelumnya telah ikut dalam pemetaan saluran pembuangan ke Sungai Cileungsi bersama TNI, Kementerian Lingkungan Hidup, DLH Kabupaten Bogor, DLH Kota Bekasi, dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).
Kegiatan pada 26 Agustus hingga 2 September 2026 itu, menurut Puarman, menemukan sekitar 20 titik pipa yang perlu diperiksa lebih lanjut, termasuk terkait izin pembuangan limbah dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan.
KP2C menyatakan hingga kini belum memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan seluruh temuan tersebut maupun empat perusahaan yang disebut berada dalam pengawasan kementerian. Klaim ini perlu dijawab oleh instansi terkait melalui penjelasan terbuka: apakah pemeriksaan telah dilakukan, bagaimana hasilnya, dan apakah ada tindakan administratif atau hukum yang diambil.
Di sinilah persoalan pencemaran sungai tidak boleh berhenti pada kegiatan bersih-bersih. Petugas mengangkat bangkai ikan, tetapi publik juga membutuhkan jawaban mengapa ikan mati. Tim memetakan pipa, tetapi masyarakat perlu mengetahui apakah saluran-saluran itu sudah diperiksa. Jangan sampai bangkai ikan terus diangkut, sementara penyebab kematiannya tetap mengambang.
DLH Kota Bekasi menyatakan penelusuran penyebab kematian ikan masih berlangsung dan hasil laboratorium akan menjadi dasar tindak lanjut.
Pemeriksaan itu penting untuk memastikan apakah kematian massal di Kali Bekasi berkaitan dengan pencemaran dan apakah ada hubungan dengan perubahan kondisi Sungai Cileungsi. Keterhubungan aliran sungai membuat koordinasi lintas daerah menjadi penting, tetapi hubungan sebab-akibat tidak boleh disimpulkan sebelum tersedia bukti.
Yang ditunggu bukan hanya laporan berapa kilogram bangkai ikan berhasil diangkat, melainkan juga hasil uji kualitas air, penjelasan penyebab kematian ikan, serta perkembangan penanganan temuan 20 titik pipa.
Pasalnya, keberhasilan menjaga sungai tidak diukur dari cepatnya bangkai dibersihkan, tetapi dari kemampuan mencegah sungai kembali tercemar dan memastikan pihak yang terbukti melanggar mempertanggungjawabkan perbuatannya.****
