Scroll untuk baca artikel
PolitikZona Bekasi

Partai Gelora Bekasi, Tantang Debat Kelompok Penghalang KS-NIK

×

Partai Gelora Bekasi, Tantang Debat Kelompok Penghalang KS-NIK

Sebarkan artikel ini

BEKASI – Meski terbilang baru Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Indonesia Kota Bekasi, Jawa Barat, turut mengambil sikap dengan menantang kelompok atau partai penghalang kelanjutan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) KS-NIK untuk berdebat.

Partai Gelora siap berdebat dengan kelompok atau partai apapun yang mencoba menghalangi program KS-NIK, karena sudah menjadi kebutuhan rakyat Kota Bekasi.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

“Biarkan proses hukum terus berjalan tapi  keberpihakan kepada rakyat harus jelas tidak boleh abu abu,”tegas Ariyanto Ketua Partai Gelora Kota Bekasi dalam konferensi pers, di RM Cafe Stadion Bekasi, Senin (16/12/2019).

Ariyanto,Ketua Partai Gelora Kota Bekasi Jawa Barat

Dikatakan adanya gelombang demonstrasi meminta program KS-NIK. Artinya ada kegelisahan masyarakat karena menilai aspirasinya yang harusnya bisa tidak berjalan sesuai harapan.

BACA JUGA :  Gagal Tuntaskan Kasus Pungli di SMAN dan SMKN, Mahasiswa Desak I Made Mundur

“Inikan bukan rahasia lagi, adanya gelombang demo karena ada kegelisahan warga Kota Bekasi ketika dia melihat lembaga dewan sebagai lembaga aspirasi masyarakat mungkin tidak berjalan sesuai apa yang diinginkan,”ucap Ariyanto.

Dia menduga kemungkinan ada kelompok yang ada di lembaga DPRD yang tidak sejalan dengan apa yang menjadi keinginan rakyat. Sehingga wajar rakyat datang menyampaikan aspirasi di gedung DPRD Kota Bekasi.

Dia mengklaim pandangan Partai Gelora Kota Bekasi adalah bagian dari aspirasi masyarakat yang harus didengar oleh pemangku kebijakan yang ada di kota Bekasi

“Ada pihak yang diduga berupaya menghambat KS itu yang dikecam. Dan kami menyayangkan kelompok yang menghambat program KS yang jelas bermanfaat untuk masyarakat tersebut,”ujarnya tanpa menyebut pihak mana yang berupaya menghambat KS.

BACA JUGA :  Pemkot Bekasi Raih WTP, Ketua Dewan: Harus Jadi Motivasi Perbaikan Tata Kelola Keuangan

Kartu Sehat adalah program sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kesehatan menjadi hak warga negara wajib dilaksanakan pemerintah.

“Program ini wajib didukung semua pihak. Jika ada yang menolak, kita malah mempertanyakan keberpihakan mereka. Saya bersama Bang Kurniawan (eks PKS-red), selama duduk di DPRD sangat concern mengawal kebijakan anggaran untuk pelayanan kesehatan,” kata Ariyanto mengakui ada beberapa nama anggota Fraksi PKS semasa dirinya di DPRD Kota Bekasi menolak Kartu Sehat.

“Ada nama yang sekarang masih duduk di Dewan tapi dulu menolak program KS-NIK,” ungkap Ariyanto tanpa menyebut nama yang menolak tersebut.

“Sikap politik Partai Gelora Indonesia Kota Bekasi mendukung segala program yang pro kerakyatan. Ini sejalan dengan konstitusi negara kita yang menjamin pelayanan kesehatan bagi rakyat. KS-NIK harus dilanjutkan,” tegasnya.

BACA JUGA :  Tahun 2025: Menyongsong Harapan

Di tempat yang sama, mantan anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, Kurniawan memaparkan, partai barunya memiliki kajian sendiri mengenai keberlanjutan program KS-NIK kedepan. Sehingga, Partai Gelora Indonesia tidak ragu menyatakan sikap politik mendukung KS-NIK.

Kurniawan mengaku prihatin banyaknya keluhan warga karena program Kartu Sehat akan dihentikan.

“Jika program ini dihapus, ada harapan yang hilang dari warga. Karena itu, kita concern terhadap hal ini dan tegas mendukung lanjutkan KS-NIK,” tegas dia. (Min)