BANDUNG – Warganet dihebohkan dengan beredarnya informasi giveaway senilai Rp50.300.000 dari Kang Dedi Mulyadi, lengkap dengan surat ucapan selamat dan foto Gubernur fiktif hingga Presiden Prabowo. Namun, hati-hati! Semua itu dipastikan hoaks.
Berdasarkan penelusuran Jabar Saber Hoaks (JSH) milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, kabar tersebut tidak benar alias palsu. Tidak ditemukan satu pun unggahan atau pengumuman resmi mengenai giveaway dari Kang Dedi di akun-akun miliknya, seperti:
- Instagram: @dedimulyadi71
- YouTube: Kang Dedi Mulyadi Channel
- TikTok: @dedimulyadiofficial
“Kabar itu tipu-tipu belaka. Jangan mudah percaya, apalagi kalau disuruh transfer uang lebih dulu,” tegas Kepala Diskominfo Jabar, Adi Komar, dalam keterangannya di Bandung, Kamis (26/6/2025).
Dalam pesan yang beredar, pelaku mengklaim bahwa warga telah memenangkan hadiah dari Kang Dedi Mulyadi dan diminta mentransfer “biaya pengaktifan” sebesar Rp300.000. Dalihnya, dana itu hanya untuk memvalidasi hadiah dan akan dikembalikan ke rekening pemenang.
Narasi penuh bumbu meyakinkan ini bahkan menampilkan foto Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, lengkap dengan foto Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ilusi “resmi”.
Sayangnya, semua itu hanyalah rekayasa digital untuk mengelabui masyarakat, terutama mereka yang tidak terbiasa memverifikasi informasi.
Ciri-ciri Hoaks Berkedok Giveaway:
- Mengatasnamakan tokoh publik atau instansi pemerintah.
- Menjanjikan hadiah fantastis dengan syarat transfer uang lebih dulu.
- Menggunakan foto tokoh nasional agar terlihat resmi.
- Tidak bisa ditemukan di akun resmi atau media arus utama.
- Menyebar lewat WhatsApp, Facebook, atau pesan pribadi.
Imbauan Resmi Pemerintah Jawa Barat
Diskominfo Jabar menegaskan bahwa setiap program resmi dari pemerintah atau tokoh publik tidak akan meminta biaya apapun di depan. Jika masyarakat menerima informasi serupa, wajib melakukan pengecekan ulang sebelum bertindak.
“Hoaks semacam ini tidak hanya menyesatkan, tapi juga bisa merugikan masyarakat secara materi. Laporkan jika menemukan hal serupa,” tutup Adi Komar.***
