BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal atau akrab disapa Mirza, telah mengirim surat resmi berkop Garuda ke DPR RI dengan tembusan langsung ke Presiden Prabowo Subianto.
Isi suratnya, tajam, keras, dan kalau dibaca ulang bisa bikin jantung Kapolri dan segelintir menteri berdegup lebih kencang. Pasalnya isinya merupakan perasaan dari tuntutan demo yang diringkas jadi 10 tuntutan.
Pertama, dalam surat tersebut terang-terangan meminta Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo turun dari jabatannya sebagai Kapolri. Alasannya, reformasi total Polri harus segera dilakukan, apalagi setelah meninggalnya mahasiswa Affan Kurniawan yang disebut tak mendapat keadilan.
Kedua, surat itu menyorot mafia tanah. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid diminta segera melakukan reformasi agraria di Lampung, mulai dari ukur ulang lahan HGU anak perusahaan PT SGC hingga pembebasan lahan Anak Tuha yang dikuasai grup besar. Bahasa kasarnya: rakyat melarat jangan sampai kalah sama konglomerat.
Tak berhenti di situ, Mirza dengan enteng menempelkan 10 butir tuntutan mahasiswa dalam surat itu, lengkap seolah menjadi “pengantar aspirasi rakyat” dengan tanda tangan para pejabat tinggi Lampung dari Pangdam, Kapolda, Kejati, hingga Ketua DPRD Lampung.
Isinya Tuntutan tersebut:
Yang bikin unik, surat ini bukan sekadar laporan formalitas. Mirza benar-benar menandatangani aspirasi mahasiswa Aliansi Lampung Melawan yang menggelar aksi di DPRD Lampung (1/9/2025). Bahkan lengkap dengan tanda tangan Pangdam, Kapolda, Kejati, sampai Ketua DPRD Lampung.
Artinya, tuntutan mahasiswa yang biasanya diabaikan dengan alasan “sedang dipelajari” kali ini langsung dikirim dengan amplop resmi ke DPR dan Presiden. Sebuah langkah politik yang jarang atau mungkin sangat berisiko.
Apakah ini bentuk keberanian seorang Gubernur muda yang berani menyuarakan suara rakyat? Atau strategi politik tingkat tinggi, melempar bola panas ke pusat.
Kemungkinan ini untuk pertama kalinya mahasiswa Lampung berhasil “memaksa” pejabat daerah menandatangani tuntutan mereka, lalu mengirimkannya ke level nasional.***
