KOTA BEKASI — Rapat kerja memang perlu, tapi kalau rapatnya di luar kota sambil wisata—di jam kerja pula maka yang lebih tepat disebut bukan rapat kerja, melainkan libur kerja.
Inilah yang kini tengah menjadi sorotan publik setelah terungkapnya kegiatan wisata berkedok rapat kerja para kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Ironisnya, di tengah ramainya pemberitaan, para pejabat terkait memilih diam seribu bahasa.
Sikap bungkam itu memantik amarah para aktivis. Dari balik kekecewaan publik, suara paling lantang datang dari Lembaga Sosial Pemuda Nusantara (LSPN). Lembaga ini menilai, tindakan para kepala sekolah tersebut adalah bentuk pemborosan dan penyalahgunaan jabatan yang mencederai semangat reformasi birokrasi.
“Ini bukan rapat kerja, tapi rapat cari angin,” sindir Samsul Bahri, Ketua LSPN, saat ditemui awak media, Selasa (3/11/2025).
“Di saat pemerintah menggaungkan efisiensi, mereka malah berwisata pakai uang rakyat. Lucunya, dilakukan di jam kerja dan tanpa izin resmi dinas. Hebat, ya izin rakyat dianggap sepele, tapi fasilitasnya tetap dipakai.”imbuhnya.
Samsul mengatakan, diamnya para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi justru memperbesar kecurigaan publik. “Mereka bungkam, seolah berharap masalah ini hilang begitu saja. Padahal, publik sekarang tidak mudah lupa,” ujarnya.
LSPN memastikan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran dalam waktu dekat di tiga titik strategis:
- Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi,
- Kantor Wali Kota Bekasi, dan
- Kejaksaan Negeri Bekasi.
Tujuannya jelas, mendesak Kepala Dinas Pendidikan mencopot seluruh kepala sekolah yang terlibat dalam kegiatan wisata berkedok rapat kerja, serta mendorong aparat penegak hukum untuk menelusuri penggunaan anggarannya.
“Kami akan turun ke jalan 7 November 2025, membawa spanduk, toa, dan nalar. Kalau Dinas Pendidikan tidak bisa mendidik bawahannya, biar masyarakat yang mengajarkan arti tanggung jawab,” kata Samsul lugas.
Menurut LSPN, skandal ini menunjukkan jurang besar antara pidato pejabat dan perilaku birokrat di lapangan. Pemerintah pusat terus menggaungkan efisiensi, sementara di daerah, sebagian pejabat masih sibuk berinovasi dalam pemborosan.
“Mereka kreatif, tapi salah arah. Harusnya berinovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan, bukan untuk mencari lokasi wisata yang sinyalnya cukup buat posting foto rapat di Instagram,” sindir Samsul.
LSPN menyebut, kegiatan tersebut tidak hanya mencoreng nama baik dunia pendidikan, tetapi juga memperlihatkan betapa longgarnya pengawasan internal di tubuh Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
Selain persoalan etika dan disiplin, LSPN menduga kegiatan tersebut bisa mengandung unsur penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran administrasi anggaran.
Pasalnya, kegiatan dilakukan tanpa izin resmi dan pada jam kerja, yang berpotensi merugikan pelayanan publik di sekolah-sekolah.
“Kami minta aparat penegak hukum turun tangan. Ini bukan hanya urusan moral, tapi juga keuangan negara. Uang rakyat jangan jadi ongkos liburan pejabat sekolah,” ujar Samsul.
LSPN juga meminta Pemerintah Kota Bekasi dan Inspektorat Daerah untuk membuka laporan kegiatan dan anggaran secara transparan, agar publik mengetahui sejauh mana penyimpangan terjadi.
Fenomena rapat wisata semacam ini, menurut LSPN, bukan kasus tunggal. “Setiap tahun selalu ada ‘rapat kerja luar kota’ yang ternyata lebih banyak kerja liburnya daripada rapatnya. Mungkin ini sudah jadi tradisi baru dalam dunia pendidikan: belajar efisiensi sambil jalan-jalan,” ujar Samsul, setengah berkelakar.
Ia menambahkan, jika dibiarkan, perilaku semacam ini justru bisa menular ke peserta didik.
“Bayangkan kalau murid ikut meniru: belajar di cafe, absen lewat Zoom, laporan nilai dikirim dari tempat wisata. Pendidikan kita bisa berubah jadi reality show,” katanya.
Dalam waktu dekat, LSPN berencana menjadikan aksi mereka sebagai “kelas terbuka” di jalanan, di mana rakyat menjadi guru, dan pemerintah terutama Dinas Pendidikan menjadi muridnya.
“Kami tidak ingin gaduh, kami ingin pemerintah belajar. Tapi kalau mereka terus menutup buku dan kuping, ya kami bantu buka halaman pertamanya di depan kantor mereka,” ujar Samsul menutup pernyataannya.
Skandal rapat wisata ini menjadi cermin getir bahwa disiplin anggaran dan etika jabatan masih menjadi pelajaran yang gagal dikuasai sebagian pejabat pendidikan daerah.
Rakyat menonton, LSPN bersuara, dan Dinas Pendidikan masih diam mungkin sedang rapat internal mencari alasan baru.***
