JAKARTA – Isu anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi santapan hangat di media sosial. Banyak warganet meyakini setiap porsi MBG bernilai Rp15 ribu penuh untuk makanan. Namun Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan, angka itu tidak sepenuhnya untuk isi piring.
Wakil Kepala Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S Deyang, menjelaskan anggaran bahan baku makanan hanya Rp8.000 per porsi untuk balita/PAUD/TK/RA serta SD/MI kelas 1–3.
Sementara untuk siswa kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui, alokasi bahan makanan sebesar Rp10 ribu per porsi. Jadi, jika ada yang menghitung lauk dengan kalkulator Rp15 ribu, mungkin perlu dikurangi dulu biaya listrik dan gasnya.
Menurut BGN, total anggaran Rp13 ribu hingga Rp15 ribu memang benar ada, tetapi sudah termasuk biaya operasional sekitar Rp3.000 per porsi.
Dana ini digunakan untuk listrik, air, gas, internet, insentif relawan dapur (SPPG), insentif guru penanggung jawab, BPJS Ketenagakerjaan, hingga distribusi makanan.
Singkatnya, bukan hanya beli telur dan sayur, tapi juga memastikan dapurnya tetap menyala. Selain operasional, ada pula komponen biaya fasilitas sekitar Rp2.000 per porsi.
Anggaran ini mencakup sewa lahan dan bangunan dapur, gudang, kamar mes, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sistem penyaringan air, hingga sewa peralatan memasak seperti kompor, kulkas, freezer, dan perangkat distribusi.
Dalam juknis Nomor 401.1, komponen ini bahkan bisa mencapai sekitar Rp6 juta per hari untuk satu dapur yang melayani 3.000 penerima manfaat.
Perdebatan mencuat setelah sejumlah unggahan menampilkan menu yang dinilai sederhana berupa camilan, buah, atau telur yang dianggap tak sebanding dengan persepsi anggaran Rp15 ribu per porsi. Publik pun bertanya: ini program perbaikan gizi atau sekadar pengganjal perut?
BGN menegaskan program MBG tetap diawasi dan membuka ruang laporan jika ditemukan ketidaksesuaian menu dengan standar anggaran. Setiap laporan, kata Nanik, akan ditindaklanjuti secara profesional dan objektif. Artinya, kritik boleh, tapi data juga harus ikut bicara.
Di tengah pro dan kontra, satu hal jelas: transparansi anggaran menjadi kunci kepercayaan publik. Sebab dalam urusan gizi anak bangsa, yang diharapkan bukan sekadar kenyang melainkan benar-benar bergizi.***
