LAMPUNG TIMUR — Pembangunan ruas jalan provinsi Jabung–Labuhan Maringgai sepanjang 6,2 kilometer akhirnya dimulai pada April 2026, setelah puluhan tahun dinanti masyarakat. Namun, di tengah dimulainya proyek bernilai Rp38,5 miliar tersebut, sorotan justru tertuju pada absennya pejabat daerah dalam momen penting itu.
Proyek yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung ini dikerjakan oleh PT Rezeki Raya Abadi, dengan sumber anggaran berasal dari pinjaman daerah. Seremoni peletakan batu pertama digelar di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Jumat (10/4/2026).
Sejumlah pejabat provinsi hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar bersama anggota DPRD dari daerah pemilihan Lampung Timur.
Dalam sambutannya, Giri menegaskan bahwa pembangunan jalan tersebut merupakan hasil aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kondisi infrastruktur rusak.
“Jalan ini dibangun dari aspirasi masyarakat. Sudah puluhan tahun rusak, jadi kami minta pengerjaannya serius. Ini dari uang pinjaman, jangan sampai utang belum lunas, jalannya sudah rusak,” tegasnya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Taufiqullah menjelaskan, ruas Jabung–Labuhan Maringgai merupakan salah satu dari empat paket pembangunan jalan di Lampung Timur pada 2026, sekaligus yang terbesar dari sisi anggaran.
Menurutnya, dari total delapan ruas jalan provinsi sepanjang 134,9 kilometer di Lampung Timur, tingkat kemantapan jalan telah mencapai 95 persen pada 2025 dan ditargetkan meningkat menjadi 98,2 persen pada akhir 2026.
Namun, di balik optimisme tersebut, publik justru menyoroti ketidakhadiran pejabat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, termasuk bupati dan wakil bupati, dalam seremoni yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Tidak terlihat satu pun batang hidung pejabat kabupaten. Hanya Forkopimcam yang hadir,” ujar salah satu warga di lokasi.
Ketiadaan tersebut memunculkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Mereka menilai, meskipun proyek merupakan kewenangan provinsi, kehadiran pemerintah daerah tetap penting sebagai bentuk penghormatan terhadap aspirasi publik.
“Ini menyangkut kepentingan rakyat. Seharusnya mereka hadir. Ini mencederai hati masyarakat,” kata warga lainnya.
Secara teknis, proyek ini akan dibangun dengan standar konstruksi berlapis menyesuaikan kondisi tanah, termasuk pengujian kekuatan dasar (CBR) minimal 6 persen untuk menjamin ketahanan jalan.
Pemerintah Provinsi Lampung sendiri menyebut pembangunan infrastruktur jalan menjadi bagian dari komitmen Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam memperbaiki konektivitas antarwilayah yang selama ini terkendala kondisi jalan rusak.
Pembangunan pada ruas jalan sepanjang 6,2 KM Labuhan Maringgai-Jabung menjawab harapan lama warga yang telah menunggu bertahun-tahun.
Dalam politik pembangunan, angka miliaran rupiah memang penting. Tapi bagi publik, hadir atau tidaknya pemimpin di momen krusial sering kali menjadi ukuran yang lebih nyata dari sekadar komitmen di atas kertas.***
