Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi
WawaiNEWS.ID – Perdebatan tentang Sabdo Palon dan Noyo Genggong tidak pernah benar-benar selesai. Ia hidup kuat dalam ingatan budaya Jawa, tetapi rapuh ketika diuji sebagai fakta sejarah.
Narasi yang populer menyebut dua tokoh ini menolak keputusan Brawijaya V yang disebut memeluk Islam atas pengaruh Sunan Kalijaga. Penolakan itu berujung sumpah: kembali 500 tahun kemudian untuk “menghidupkan kembali ajaran lama”.
Kisah ini dramatis. Terlalu dramatis untuk ukuran sejarah.
Rujukan utama kisah ini adalah Serat Darmagandhul. Teks ini ditulis berabad-abad setelah runtuhnya Majapahit. Artinya, ia bukan catatan sezaman, melainkan rekonstruksi.
Lebih penting lagi, sumber primer seperti Nagarakretagama dan Pararaton tidak pernah menyebut Sabdo Palon maupun Noyo Genggong.
Dalam standar historiografi modern, ketiadaan ini bukan detail kecil. Ini indikasi kuat bahwa tokoh tersebut lebih merupakan simbol daripada figur historis.
Di sinilah konsep invented tradition bekerja: masa lalu “diciptakan ulang” untuk menjawab kebutuhan masa kini—entah itu identitas, legitimasi, atau bahkan resistensi.
Narasi Sabdo Palon sering dipakai untuk membingkai konflik antara “agama lama” dan Islam. Di titik ini, persoalan menjadi lebih serius.
Kejawen kerap diposisikan sebagai sisa Hindu-Buddha yang berhadapan dengan Islam. Padahal, banyak kajian menunjukkan sebaliknya: kejawen adalah proses lokalisasi Islam dalam budaya Jawa.
Nilai-nilai seperti laku batin, etika spiritual, dan keseimbangan hidup justru memiliki kedekatan dengan tradisi tasawuf.
Dengan kata lain, yang terjadi bukan benturan, melainkan perjumpaan.
Jika merujuk pada Kakawin Sutasoma dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Majapahit justru dibangun di atas prinsip keberagaman.
Perbedaan keyakinan khususnya antara Hindu dan Buddha tidak melahirkan konflik terbuka, tetapi harmoni sosial. Dalam praktiknya, berbagai tradisi hidup berdampingan dan saling memengaruhi.
Dengan latar seperti itu, narasi konflik akibat perbedaan agama dalam kisah Sabdo Palon menjadi janggal.
Jika perbedaan adalah hal lumrah, lalu mengapa perubahan keyakinan raja harus berujung “sumpah perlawanan”?
Pertanyaan tentang apakah kisah ini bagian dari strategi divide et impera kolonial memang menggoda.
Secara historis, politik pecah belah memang menjadi strategi utama pemerintah Hindia Belanda dalam mengelola masyarakat majemuk. Namun, tidak ada bukti langsung bahwa Serat Darmagandhul adalah proyek resmi kolonial.
Penjelasan yang lebih rasional: teks ini lahir dari dinamika internal masyarakat Jawa yang sedang mengalami transisi identitas lalu narasinya berpotensi dimanfaatkan dalam konteks kolonial.
Artinya, bukan dirancang oleh kolonial, tetapi bisa “berguna” bagi kepentingan mereka.
Masalahnya bukan pada mitosnya, tetapi pada cara membacanya.
Jika kisah Sabdo Palon dipahami sebagai simbol pergulatan identitas, ia memiliki nilai reflektif. Namun jika ditarik sebagai fakta sejarah dan dijadikan dasar dikotomi “Islam vs tradisi”, ia berpotensi memecah kohesi sosial.
Di titik ini, mitos berubah menjadi alat.
Dan seperti banyak narasi lain dalam sejarah, yang berbahaya bukan cerita lama melainkan tafsir baru yang memisahkan.
Kisah Sabdo Palon tidak perlu dihapus. Ia bagian dari warisan budaya. Namun ia perlu dibaca ulang secara kritis.
Bukan sebagai kronik sejarah, melainkan sebagai cermin zaman ketika ia ditulis zaman yang sedang mencari identitas di tengah perubahan besar.
Hari ini, tantangannya berbeda. Bukan lagi soal siapa yang “asli” dan siapa yang “datang kemudian”, tetapi bagaimana menjaga kohesi dalam masyarakat yang majemuk.
Dan jika sejarah mengajarkan sesuatu, itu sederhana:
peradaban runtuh bukan karena perbedaan,
melainkan karena gagal mengelolanya.***
