LAMPUNG TIMUR — Hiburan orgen tunggal di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, kembali menjadi sorotan setelah seorang warga dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa yang diduga berkaitan dengan overdosis (OD). Di tengah kasus yang masih didalami kepolisian, pemerintah daerah menjadwalkan penandatanganan kesepakatan pembatasan waktu hiburan malam pada 13 Oktober 2026.
Pertanyaannya, apakah kesepakatan itu akan menjadi langkah konkret memperketat pengawasan, atau sekadar menambah dokumen resmi di meja birokrasi?
Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah mengundang unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran pemerintah daerah, para camat, kepala desa, tokoh masyarakat, hingga pemilik usaha orgen tunggal untuk menghadiri penandatanganan kesepakatan bersama di Aula Rumah Dinas Bupati, Selasa (13/10/2026), mulai pukul 09.00 WIB.
Agenda tersebut tercantum dalam surat undangan Nomor 005/263/01-UK/2026 tertanggal 7 Oktober 2026. Kesepakatan akan melibatkan Pemkab Lampung Timur, Polres Lampung Timur, Kodim 0429/Lampung Timur, Kejaksaan Negeri Lampung Timur, serta DPRD Kabupaten Lampung Timur.
Rencana pembatasan jam operasional hiburan malam menjadi penting karena persoalan orgen tunggal di Jabung bukan kali pertama menyita perhatian publik.
Seorang warga Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, berinisial MS, dilaporkan meninggal dunia di lokasi hiburan orgen tunggal pada Minggu, 4 Oktober 2026. Informasi awal menyebut korban diduga mengalami overdosis. Namun, penyebab kematian maupun dugaan keterkaitannya dengan narkotika tetap harus menunggu hasil pemeriksaan dan penyelidikan resmi.
Kapolres Lampung Timur AKBP Yuliansyah sebelumnya menyatakan bahwa peristiwa tersebut masih didalami.
Di sinilah persoalan pengawasan menjadi relevan. Jika sebuah kegiatan hiburan berlangsung hingga larut malam atau bahkan pagi, publik berhak mengetahui bagaimana izin diberikan, siapa yang bertanggung jawab mengawasi, dan apakah ketentuan yang berlaku benar-benar dijalankan.
Sebab, aturan yang hanya dibacakan dalam rapat tidak akan banyak berarti ketika pelanggaran di lapangan luput dari pengawasan.
Jabung dan Ingatan atas Aturan Pukul 18.00 WIB
Sorotan terhadap hiburan orgen tunggal di Jabung juga mengingatkan pada peristiwa Juni 2025, ketika seorang pria dilaporkan meninggal dunia dalam acara hajatan yang menghadirkan hiburan serupa di wilayah tersebut.
Saat itu, Bupati Ela Siti Nuryamah menegaskan bahwa penyelenggaraan hiburan harus mengikuti izin keramaian dari kepolisian. Batas waktu yang disampaikan kala itu disebut maksimal pukul 18.00 WIB.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan yang patut dijawab pemerintah bahwa bagaimana aturan sebelumnya diterapkan, sejauh mana pengawasan dilakukan, dan apa yang akan diperbaiki melalui kesepakatan baru?
Jika pembatasan waktu sudah pernah ditegaskan, tantangan berikutnya bukan sekadar merumuskan kembali aturan. Pemerintah perlu menjelaskan apakah ketentuan lama belum efektif, bagaimana pelanggaran ditindak, dan apa yang membedakan kesepakatan kali ini dari kebijakan sebelumnya.
Jangan sampai aturan berganti sampul, tetapi persoalan di lapangan tetap berjalan dengan cerita yang sama.
Pemilik Orgen Ikut Dipanggil
Surat undangan Bupati menunjukkan bahwa agenda ini tidak hanya melibatkan aparat dan pejabat pemerintah. Para pelaku usaha hiburan malam serta pemilik usaha orgen tunggal turut diundang. Lima kepala desa dari Kecamatan Jabung juga masuk dalam daftar undangan.
Pelibatan tersebut semestinya menjadi kesempatan untuk membangun komitmen bersama. Pemilik hiburan perlu memahami batas waktu dan kewajiban perizinan, pemerintah desa harus menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya, sedangkan aparat perlu memastikan aturan ditegakkan secara konsisten.
Namun, penandatanganan kesepakatan saja tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Publik perlu mengetahui isi kesepakatan, batas jam operasional yang ditetapkan, mekanisme pengawasan, serta sanksi bagi penyelenggara yang melanggar.
Tanpa kejelasan tersebut, kesepakatan berisiko berhenti sebagai seremoni administratif: pejabat berkumpul, dokumen ditandatangani, foto bersama diambil, sementara efektivitasnya baru bisa dinilai setelah persoalan serupa kembali muncul.
Ada hal lain yang tidak boleh dicampuradukkan. Dugaan overdosis dalam peristiwa di Jabung merupakan persoalan yang harus ditangani melalui penyelidikan dan pemeriksaan medis. Pembatasan jam hiburan merupakan langkah pengaturan kegiatan masyarakat. Keduanya berkaitan dalam konteks pengawasan, tetapi bukan persoalan yang sama.
Jika penyelidikan menemukan indikasi tindak pidana narkotika, aparat perlu mengusutnya berdasarkan bukti, termasuk menelusuri asal zat dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Sebaliknya, dugaan yang belum terbukti tidak boleh dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa penyelenggara atau pengunjung tertentu terlibat dalam peredaran narkoba.
Karena itu, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari lebih cepatnya hiburan dihentikan. Pengawasan perizinan, ketertiban umum, dan penegakan hukum harus berjalan sesuai kewenangan masing-masing.***
