Oleh: Fernando Emas
Direktur Rumah Politik Indonesia
WawaiNews.id – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk menguji apakah kekuasaan benar-benar digunakan untuk menjawab persoalan rakyat atau justru lebih sibuk membangun fondasi politik menuju Pemilu 2029.
Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo meluncurkan berbagai program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Tujuannya dapat dipahami, tetapi pelaksanaannya harus terukur, transparan, dan berbasis perencanaan matang. Program besar tidak otomatis berhasil hanya karena anggarannya besar atau targetnya ambisius.
MBG harus dibuktikan melalui peningkatan kualitas gizi dan keamanan pangan, bukan sekadar jumlah makanan yang dibagikan. Sementara Koperasi Desa Merah Putih perlu memastikan kehadirannya memperkuat ekonomi desa, bukan justru menekan warung kecil dan usaha mikro yang telah lebih dahulu menopang kehidupan warga.
Kritik juga muncul terhadap pemberian penghargaan dan pangkat kehormatan, penambahan struktur militer, serta keterlibatan purnawirawan TNI-Polri dalam pemerintahan dan BUMN. Persoalannya bukan latar belakang seseorang, melainkan transparansi, kompetensi, dan konsistensi dengan prinsip supremasi sipil.
Di tengah tuntutan efisiensi, penambahan struktur kabinet dan lembaga pendukung kekuasaan juga perlu dijelaskan manfaat serta biayanya. Pemerintah tidak seharusnya meminta daerah berhemat, sementara belanja di pusat tidak luput dari pertanyaan publik. Efisiensi harus berlaku untuk semua, bukan hanya bagi pihak yang tidak memiliki kuasa menentukan anggaran.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah potensi melemahnya kontrol terhadap kekuasaan. Ketika kekuatan politik semakin banyak bergabung dalam pemerintahan, ruang oposisi dapat menyempit. Persoalan kebebasan media dan independensi pers pun harus dijaga agar kritik tidak tersisih oleh kepentingan politik maupun ekonomi.
Kekhawatiran bahwa program pemerintah dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral 2029 perlu dijawab dengan transparansi dan bukti, bukan sekadar bantahan. Negara tidak boleh menjadi mesin kampanye terselubung bagi siapa pun yang sedang berkuasa.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, rakyat membutuhkan lapangan kerja, daya beli yang terjaga, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, serta pelayanan publik yang semakin baik. Mereka tidak cukup diberi janji dan seremoni; mereka membutuhkan hasil yang dapat dirasakan.
Dua tahun bukan akhir pemerintahan, tetapi cukup menjadi waktu untuk mengevaluasi arah kebijakan. Prabowo perlu memperbaiki pelaksanaan program, memastikan anggaran digunakan secara bertanggung jawab, dan menjamin kritik tetap menjadi bagian penting dalam demokrasi.
Kekuasaan yang kuat bukanlah kekuasaan yang bebas dari kritik, melainkan kekuasaan yang berani dikoreksi. Jika ingin membangun warisan politik yang bermakna, Prabowo harus lebih fokus menyelesaikan persoalan rakyat daripada memikirkan cara mempertahankan kekuasaan. Sebab, kesejahteraan tidak bisa digantikan oleh popularitas, dan demokrasi tidak boleh dikorbankan demi ambisi politik.***
