PALU – Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap praktik pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia yang dinilai lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu. Ironisnya, setelah memperoleh berbagai fasilitas dan izin usaha dari pemerintah, keuntungan yang dihasilkan justru dibawa ke luar negeri.
Prabowo bahkan menyentil praktik pembelian pengaruh terhadap pejabat negara. Ia menyebut menteri, jenderal, bahkan presiden sekalipun bisa menjadi sasaran upaya suap dan intervensi kepentingan.
Pernyataan keras tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Di hadapan pimpinan Muhammadiyah dan para undangan, Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia selama ini terlalu mudah memberikan fasilitas pengelolaan kekayaan alam kepada pihak-pihak yang mengajukan permohonan dengan mengaku sebagai warga negara Indonesia.
Fasilitas tersebut mencakup Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Pertambangan (IUP), hingga hak pengusahaan hutan (HTI). Namun, setelah memperoleh izin dan menikmati keuntungan, hasil usaha justru tidak sepenuhnya diputar kembali di dalam negeri.
“Bangsa Indonesia ini kita terlalu baik. Kita lemah, iya kan? Udah dikasih fasilitas, sudah dikasih HGU, sudah dikasih IUP, sudah dikasih HTI. Belasan tahun, puluhan tahun, kalau minta IUP, kalau minta HGU, kalau minta HTI ke bupati, gubernur, menteri, kalau minta ngaku saya warga negara Indonesia,” kata Prabowo.
Ia kemudian menyoroti keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam yang justru dialihkan ke luar negeri.
“Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar,” ujarnya.
Menurut Prabowo, kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena kekayaan alam Indonesia semestinya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
Ia menegaskan, Indonesia memiliki berbagai sumber daya yang dibutuhkan dunia. Namun, potensi besar tersebut tidak akan memberikan kesejahteraan maksimal apabila keuntungan pengelolaannya justru lebih banyak dinikmati di luar negeri.
Prabowo Sentil Pejabat yang Bisa Dibeli
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyampaikan kritik lebih tajam mengenai praktik suap dan pembelian pengaruh dalam pemerintahan. Ia menilai persoalan tersebut menjadi salah satu penghambat upaya memperbaiki tata kelola kekayaan negara.
“Pemimpin kita mau disogok, mau dibeli. Menteri dibeli, jenderal dibeli, presiden pun mau dibeli,” tegasnya.
Prabowo mengaku memahami bahwa upaya pembenahan sistem ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam berpotensi menghadapi perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem tersebut.
Ia bahkan menyinggung kemungkinan munculnya tekanan politik, demonstrasi, hingga kerusuhan sebagai respons terhadap kebijakan pembenahan.
“Kalau saya tak ikut, tak patuh, mereka akan goyang saya, mau bikin demo, kerusuhan. Orang-orang ini, disangka saya getar, saya tidak akan gentar,” ucap Prabowo.
Presiden kemudian mengingatkan perjalanan dirinya sebagai seorang prajurit yang mengaku tidak memiliki kepentingan pribadi dalam memperjuangkan kepentingan bangsa.
“Mereka lupa saya letnan, enggak punya apa-apa, siap mati,” katanya.
Ia juga menyebut dukungan masyarakat dan organisasi keagamaan, termasuk Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), serta kelompok nelayan dan petani, sebagai kekuatan yang berada di belakang perjuangannya.
Prabowo Pertanyakan Sikap Kalangan Akademisi
Tidak berhenti di situ, Prabowo turut menyoroti respons sebagian kalangan akademisi terhadap gagasan pembenahan ekonomi nasional.
Ia mengaku heran ketika upaya pemerintah menghapus kemiskinan dan kelaparan justru mendapat kritik, sementara persoalan keluarnya keuntungan sumber daya alam Indonesia ke luar negeri dinilai tidak mendapatkan perhatian yang sama.
“Muhammadiyah pemimpin rakyat, umat. Kekayaan rakyat kita dibawa keluar dan hasilnya tak ditinggal di Indonesia. Saya bertanya ke banyak profesor, ini sistem ekonomi apa?” ujarnya.
Prabowo menilai seharusnya seluruh elemen bangsa memiliki kepedulian yang sama terhadap persoalan ketimpangan pengelolaan kekayaan alam.
Menurutnya, pembenahan sistem ekonomi bukan sekadar agenda pemerintah, melainkan kebutuhan nasional agar hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Ia menegaskan tujuan akhirnya adalah menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia.
Karena itu, Prabowo meminta agar sistem ekonomi yang dinilai keliru segera diperbaiki. Kekayaan alam tidak boleh hanya menjadi sumber keuntungan bagi kelompok tertentu, tetapi harus menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan.
Pidato di hadapan keluarga besar Muhammadiyah tersebut sekaligus mempertegas pesan Prabowo mengenai kedaulatan ekonomi. Pemerintah, menurutnya, harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam benar-benar berpihak kepada kepentingan nasional, bukan menjadi jalan bagi keluarnya kekayaan Indonesia ke luar negeri.***
