JAKARTA – Koalisi politik bisa tampak mesra saat kekuasaan dibagi, tetapi belum tentu tetap sejalan ketika tiket menuju periode berikutnya mulai diperebutkan. Pengamat politik Hendri Satrio atau Hensat menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi menjadi jalan keluar bagi Presiden Prabowo Subianto dan kubu Joko Widodo (Jokowi) untuk menempuh jalur politik berbeda pada Pemilu 2029.
Menurut Hensat, putusan tersebut tidak harus menjadi beban bagi Prabowo maupun Gibran. Sebaliknya, keputusan itu bisa menjadi alasan politik jika kedua kubu memang hendak berpisah jalan.
“Keputusan MK bukan beban bagi Prabowo ataupun Gibran/Jokowi, keputusan MK justru dapat jadi solusi, alasan, jalan keluar bila mereka ingin berpisah jalan di 2029,” ujar Hensat kepada wartawan, Sabtu (24/10/2026).
Ia menggambarkan kemungkinan perpisahan itu dengan logika politik yang sederhana: ketika satu pihak merasa tidak lagi mendapat perlindungan dari mitranya, pilihan membangun kendaraan politik sendiri menjadi terbuka.
“Alasannya simpel saja. Anda enggak mau lindungi saya, saya juga punya jalan sendiri. Ya sudah, kita pisah saja,” katanya.
Putusan MK yang dibacakan pada 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan terkait syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima. Putusan tersebut tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya.
Dalam pertimbangannya, MK juga menyoroti persoalan pembuktian mengenai ijazah setara SMA serta penilaian terhadap pemeriksaan persyaratan administrasi pencalonan oleh KPU. Istana menyatakan Presiden tidak akan mengintervensi putusan tersebut.
Bagi Hensat, dinamika politik Jokowi belakangan ini dapat dibaca sebagai sinyal bahwa kesepakatan politik menuju 2029 tidak otomatis berjalan mulus.
Ia menyinggung perubahan pernyataan Jokowi mengenai peluang Prabowo-Gibran melanjutkan kepemimpinan selama dua periode, keputusan Jokowi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), hingga aktivitas politik yang dinilainya mulai menghangatkan persaingan menuju pemilu mendatang.
“Kan awalnya kata Pak Jokowi, Prabowo-Gibran dua periode. Kemudian Pak Jokowi bilang 2029 masih lama. Kemudian Pak Jokowi juga mengumumkan dia anggota PSI, memanaskan mesin atau memanaskan aura kompetisi di Bandung, di kandangnya Pak Prabowo,” ujar Hensat.
Menurut dia, keputusan Jokowi masuk PSI bukan sekadar urusan keanggotaan partai. Langkah tersebut dapat dibaca sebagai persiapan membangun kekuatan politik sendiri, termasuk konsolidasi basis pendukung dan sumber daya untuk menghadapi kontestasi berikutnya.
“Jangan-jangan memang Pak Jokowi yang logistiknya paling siap hari ini,” tuturnya.
Di sisi lain, Hensat menilai Gibran juga memiliki ruang untuk membangun popularitas melalui kunjungan ke berbagai daerah dan kegiatan blusukan. Pola itu mengingatkan pada gaya politik Jokowi yang selama bertahun-tahun mengandalkan kedekatan langsung dengan masyarakat.
“Mas Gibran itu kalau salaman, blusukan, keuntungannya dua. Yang pertama, popularitas dan elektabilitasnya naik. Yang kedua, dia dapat pahala karena nurut bapaknya, karena bapaknya jalan-jalan,” kata Hensat.
Sindiran tersebut sekaligus menyoroti kemungkinan pembagian peran dalam keluarga politik Jokowi: Gibran menjalankan aktivitas sebagai wakil presiden, sementara Jokowi tetap bergerak membangun pengaruh di luar pemerintahan. Namun, aktivitas blusukan dan konsolidasi politik saja belum cukup untuk memastikan arah dukungan maupun pasangan yang akan terbentuk pada 2029.
Prabowo, menurut Hensat, juga bukan pemain baru dalam kalkulasi politik. Ia memperkirakan Presiden tengah memperhitungkan langkah dan momentum yang tepat untuk menentukan apakah hubungan politik dengan Jokowi akan dipertahankan atau justru diarahkan ke jalur berbeda.
“Jokowi dan Prabowo sedang membangun jalan politiknya yang baru. Apakah nanti di ujungnya mereka akan bertemu lagi, bersama atau tidak bersama Gibran/Jokowi, yang jelas mereka berdua sedang membangun jalan politiknya sendiri,” pungkasnya.***.
