JAKARTA – Debat politik antara politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Iqbal, dengan David Pajung berlangsung panas. Alih-alih membahas substansi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI, perdebatan justru melebar ke persoalan etika politik hingga jabatan David sebagai Komisaris Independen PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
David Pajung yang getol membela Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat menyentil PKS karena dinilai tidak etis mendukung langkah politik terkait HMP DPR RI. Ia juga mengungkit posisi PKS yang bukan merupakan pendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran pada Pilpres 2024.
Dalam tayangan kanal YouTube @Youtrod Official yang dikutip Rabu (10/11/2026), David mempertanyakan sikap politik PKS yang sebelumnya berada di barisan pendukung Anies Baswedan, kemudian bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi kini ikut mendorong langkah politik yang berpotensi menggoyang posisi Gibran.
“Kalau menyatakan pendapat monggo silakan Mas Iqbal dan teman-teman sebagai partai Anies yang lalu, kita mengerti. Bukan pendukung Prabowo-Gibran, lalu kemudian bergabung pemerintahan Prabowo-Gibran, sekarang mau memakzulkan Gibran yang dia sendiri nggak dukung ketika itu, itu yang namanya nggak etis. Beretika politik itu harus,” kata David.
Namun, Muhammad Iqbal tidak tinggal diam. Ia justru membalikkan serangan dengan menyoroti posisi David sebagai komisaris perusahaan milik negara yang dinilainya ikut terlibat terlalu jauh dalam pertarungan politik praktis.
“Yang tidak etis itu Anda seorang komisaris ikut-ikut di politik. Nggak etis itu. Harusnya Anda mundur. Anda menggunakan uang negara untuk politik. Komisaris itu tidak boleh berpolitik, melanggar etika itu,” sentil Iqbal.
Pernyataan tersebut membuat perdebatan semakin memanas. David kemudian memprotes Iqbal karena dianggap telah menyeret persoalan pribadi ke dalam diskusi politik.
“Lho, Anda ini masuk wilayah pribadi. Nggak ada pelanggaran di situ,” jawab David.
Saling serang itu memperlihatkan bagaimana perdebatan mengenai etika politik justru berbalik menjadi ujian konsistensi bagi kedua pihak. David mempersoalkan rekam jejak politik PKS, sementara Iqbal mempertanyakan kepantasan seorang pejabat di perusahaan negara ikut terlibat dalam perdebatan politik partisan.
Jabatan Komisaris dan Rekam Jejak Loyalis Jokowi
Sorotan terhadap David Pajung bukan tanpa alasan. Berdasarkan informasi pada laman resmi PT Krakatau Steel, melalui kanal manajemen perusahaan, namanya tercatat sebagai Komisaris Independen PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sejak Juli 2020.
David kemudian kembali dipercaya menduduki jabatan tersebut untuk periode 2025–2030 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2024 pada 25 Juni 2025.
Sebelum dikenal sebagai komisaris BUMN, David juga dikenal memiliki kedekatan politik dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP).
Organisasi relawan tersebut juga menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Latar belakang inilah yang membuat posisi David dalam perdebatan politik mengenai Gibran menjadi menarik untuk dicermati. Sebab, ia tidak sekadar tampil sebagai komentator politik, tetapi juga menyandang jabatan di perusahaan milik negara.
Di sisi lain, kritik David terhadap PKS mengenai konsistensi politik juga menjadi persoalan yang sah untuk diperdebatkan. Perubahan posisi politik partai, dukungan terhadap pemerintahan, hingga sikap terhadap kebijakan negara merupakan bagian dari dinamika demokrasi.
Namun, persoalan etika seharusnya berlaku dua arah. Jika partai politik dituntut konsisten terhadap sikap dan pilihan politiknya, pejabat perusahaan negara pun patut menjaga profesionalitas serta batas antara jabatan publik dan kepentingan politik.***
