LAMPUNG – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung 2027 sebesar Rp3.285.152 per bulan menuai penolakan dari kalangan buruh. Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia–Konfederasi Serikat Nasional (FPSBI-KSN) menilai kenaikan upah sebesar 7,79 persen tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja.
Tak sekadar menyampaikan keberatan, organisasi buruh tersebut bahkan berencana menggugat keputusan Gubernur Lampung tentang penetapan UMP 2027 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ketua Umum FPSBI-KSN, Yohanes Joko Purwanto, menilai kenaikan UMP Lampung masih lebih rendah dibandingkan kenaikan upah minimum di sejumlah provinsi lain. Ia juga mempertanyakan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Lampung yang dinilai belum mengakomodasi kebutuhan hidup layak pekerja.
“Kenaikan ini lebih rendah dari kenaikan UMP di provinsi lain. Dan jelas Dewan Pengupahan Provinsi Lampung tidak memperhatikan kebutuhan hidup layak seperti yang diamanatkan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan 2026,” kata Yohanes saat dikonfirmasi Lampung Geh, Minggu (22/11/2026).
Menurut Yohanes, angka UMP yang ditetapkan pemerintah masih jauh dari kebutuhan riil pekerja. FPSBI-KSN mengusulkan UMP Lampung 2027 berada di kisaran Rp4 juta per bulan.
Usulan tersebut, kata dia, didasarkan pada survei kebutuhan hidup layak yang dilakukan serikat buruh di tiga wilayah, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Timur.
“Kami mengusulkan kenaikan UMP sesuai dengan hasil survei KHL kami di tiga daerah, Lampung Selatan, Bandar Lampung, dan Lampung Timur, kurang lebih Rp4 juta,” ujarnya.
Selain mempersoalkan besaran upah, FPSBI-KSN juga menyoroti keterlibatan organisasi buruh dalam proses penetapan UMP. Yohanes mengaku pihaknya tidak dilibatkan dalam pembahasan karena tidak menjadi bagian dari keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Lampung.
“Kami bukan anggota pengupahan daerah, jadi tidak dilibatkan,” katanya.
Atas dasar keberatan tersebut, FPSBI-KSN berencana menempuh jalur hukum dengan menggugat keputusan gubernur mengenai penetapan UMP Lampung 2027 ke PTUN.
“Rencana gugat ke PTUN,” tegas Yohanes.
UMP Naik Rp237 Ribu, UMSP Sawit Ditetapkan Rp3,35 Juta
Diketahui, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3.285.152 per bulan. Angka tersebut naik Rp237.418,48 atau 7,79 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.047.734.
Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/666/V.08/HK/2026 tentang Penetapan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Lampung Tahun 2027, yang ditandatangani pada 20 November 2026.
Selain UMP, pemerintah juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sektor usaha kelapa sawit dan pengelolaan minyak mentah sebesar Rp3.350.855 per bulan. Nilainya sekitar Rp65.703 lebih tinggi dibandingkan UMP reguler.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung, Agus Nompitu, sebelumnya menjelaskan bahwa penetapan upah dilakukan melalui pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Lampung yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, serta serikat pekerja dan buruh.
Menurut Agus, pembahasan berlangsung selama dua hari, yakni Rabu dan Kamis. Pemerintah berupaya mempertemukan berbagai aspirasi dari kalangan pengusaha maupun pekerja sebelum menetapkan besaran upah minimum.
“Setelah rapat selama dua hari, dari hari Rabu dilanjutkan hari Kamis, pemerintah mencoba mengambil mediasi dari berbagai aspirasi yang datang dari pihak pengusaha maupun pihak serikat pekerja,” kata Agus.
Ia menjelaskan, Gubernur Lampung menetapkan nilai alfa sebesar 0,8 dengan mempertimbangkan data makroekonomi, kondisi ketenagakerjaan, serta kebutuhan hidup layak.
Dalam keputusan tersebut, UMP dan UMSP berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara pekerja yang telah memiliki masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan wajib menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah sebagai pedoman pemberian upah.
Rencana gugatan FPSBI-KSN menjadi babak lanjutan polemik penetapan upah minimum di Lampung. Pasalnya pemerintah menyatakan keputusan diambil melalui pembahasan dan pertimbangan sejumlah indikator ekonomi. Namun, buruh masih mempertanyakan apakah kenaikan tersebut benar-benar sebanding dengan kebutuhan hidup dan beban pengeluaran pekerja.***













