Scroll untuk baca artikel
HUKRIMLAMPUNG

Kerugian Negara Rp6,74 Miliar, Empat Tersangka Korupsi Jalan di Lamteng Ditahan

×

Kerugian Negara Rp6,74 Miliar, Empat Tersangka Korupsi Jalan di Lamteng Ditahan

Sebarkan artikel ini
Foto: Penetapan empat tersangka diumumkan langsung Kepala Kejari Lampung Tengah, Rita Susanti, pada Jumat (20/11/2026)

LAMPUNG TENGAH – Proyek peningkatan Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin di Kabupaten Lampung Tengah yang menelan anggaran hampir Rp15 miliar kini berujung perkara hukum. Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah menetapkan empat orang sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi sekaligus melakukan penahanan terhadap mereka.

Dalam perkara proyek Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025 tersebut, penyidik menemukan indikasi kerugian keuangan negara mencapai Rp6.744.764.246,90 atau sekitar Rp6,74 miliar.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Penetapan empat tersangka diumumkan langsung Kepala Kejari Lampung Tengah, Rita Susanti, pada Jumat (20/11/2026).

BACA JUGA :  MoU dengan Pemdes, Kajari Tanggamus Minta Kakon Tak Salah Mengartikan

Keempat tersangka masing-masing berinisial IH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), HTS sebagai pelaksana pekerjaan, DEP yang berperan dalam pengendalian pelaksanaan proyek, serta ES selaku konsultan pengawas.

Berdasarkan keterangan kejaksaan, penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Keempatnya kemudian ditahan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih.

Proyek peningkatan Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin itu bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Tengah 2025 dengan pagu anggaran Rp15 miliar. Sementara nilai kontraknya mencapai Rp14.935.000.000.

BACA JUGA :  Diduga Oknum TNI yang Bertugas di PTPN VII Lampung Tengah Intimidasi dan Tendang Wartawan

Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV Gema Nusantara melalui mekanisme pengadaan elektronik atau e-purchasing.

Namun, dalam proses penyidikan, kejaksaan menemukan indikasi penyimpangan yang diduga terjadi sejak tahapan pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Pada tahap pengadaan, penyidik mendalami dugaan pengondisian pemilihan penyedia melalui mekanisme e-purchasing. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis dan volume pekerjaan dalam kontrak dengan kondisi fisik pekerjaan di lapangan.

Untuk mengungkap perkara tersebut, tim penyidik telah memeriksa 28 orang saksi serta menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan dan pelaksanaan proyek.

BACA JUGA :  LBH Minta Polda Lampung Transparan Terkait Sidang Kode Etik Polisi Tembak Mati Warga Batu Badak

Penyidikan perkara ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejari Lampung Tengah Nomor PRIN-2789/L.8.15/Fd.2/09/2026 tertanggal 17 September 2026.

Besarnya indikasi kerugian negara dalam proyek tersebut menjadi perhatian terhadap proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan infrastruktur yang dibiayai uang rakyat.

Terlebih, proyek jalan dengan nilai kontrak hampir Rp15 miliar seharusnya menghasilkan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, volume dan kualitas yang telah diperjanjikan.

Kejari Lampung Tengah menegaskan penanganan perkara dilakukan secara profesional, cermat dan akuntabel. Proses hukum juga tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. ***