Scroll untuk baca artikel
Zona Bekasi

Bang Roy Ajak Warga Bekasi Tetap Tenang, Hormati Proses Hukum dan Jangan Abaikan Pembangunan

×

Bang Roy Ajak Warga Bekasi Tetap Tenang, Hormati Proses Hukum dan Jangan Abaikan Pembangunan

Sebarkan artikel ini
Bang Rosadi (Bang Roy), Tokoh Pemuda Pondok Ungu, Medan Satria - foto dok

KOTA BEKASI – Di tengah bergulirnya pemeriksaan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam perkara dugaan penyimpangan tata kelola kerja sama operasi (KSO) PT Migas (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak terjebak dalam penghakiman sebelum proses hukum menghasilkan pembuktian.

Pesan tersebut disampaikan Bang Roy, Tokoh Pemuda Pondok Ungu. Ia mengingatkan bahwa proses penegakan hukum harus dihormati, tetapi perkembangan perkara juga perlu disikapi secara objektif dan proporsional agar tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan yang justru mengganggu kepentingan masyarakat.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Menurut Bang Roy, pemanggilan seseorang untuk dimintai keterangan sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan pidana. Pemeriksaan saksi merupakan bagian dari proses penyidikan untuk menggali keterangan dan memperjelas konstruksi perkara.

BACA JUGA :  Raup 10.496 Suara, PPP Kota Bekasi Terancam Hilang Kursi di Dapil 3

Karena itu, masyarakat perlu membedakan secara tegas antara pemeriksaan, pembuktian, dan penetapan pertanggungjawaban pidana. Status saksi dan tersangka memiliki konsekuensi hukum berbeda sehingga tidak semestinya disamakan dalam penilaian publik.

Ia menegaskan, asas praduga tak bersalah harus tetap menjadi pegangan. Setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum dan tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum kesalahannya dibuktikan melalui mekanisme peradilan yang sah.

Di sisi lain, Bang Roy mengingatkan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berlaku bagi seluruh warga negara, termasuk pejabat publik. Artinya, proses hukum harus berjalan tanpa perlakuan istimewa, sekaligus tetap menjamin hak setiap orang atas kepastian dan perlindungan hukum yang adil.

BACA JUGA :  Wali Kota Bekasi Pilih Doa Bersama Sambut Tahun Baru Tanpa Pesta

Terkait pemeriksaan Tri Adhianto, ia juga meminta publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan atas penjadwalan ulang pemanggilan saksi. Ketidakhadiran pada jadwal pemeriksaan yang disertai permohonan penjadwalan ulang harus dinilai berdasarkan alasan dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan langsung dianggap sebagai indikasi kesalahan.

Sebagaimana diberitakan, Tri Adhianto dijadwalkan kembali menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada 24 November 2026 setelah mengajukan penjadwalan ulang atas panggilan pertama yang sedianya berlangsung pada 17 November 2026.

Bang Roy menilai, perkara yang berkaitan dengan tata kelola KSO periode 2009–2024 harus ditelusuri berdasarkan kewenangan, keterlibatan, pengetahuan, serta bukti yang relevan. Pertanggungjawaban hukum tidak boleh dibangun hanya berdasarkan jabatan seseorang saat ini.

“Menurut saya, kita harus memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan independen. Pada saat yang sama, jangan sampai dinamika hukum yang masih berjalan justru menimbulkan kegaduhan yang mengganggu kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.

BACA JUGA :  4 Wilayah Layanan Perumda TB Diambil Alih Kota Bekasi

Pembangunan Kota Bekasi Jangan Berhenti

Di luar dinamika pemeriksaan tersebut, Bang Roy mengingatkan bahwa Kota Bekasi memiliki agenda pembangunan dan pelayanan publik yang harus tetap berjalan. Stabilitas pemerintahan, kesinambungan kebijakan, serta keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting agar berbagai program pembangunan tidak kehilangan arah.

Ia menyebut peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, penataan lingkungan, hingga pemerataan pembangunan merupakan pekerjaan yang membutuhkan perhatian dan pengawasan bersama.

Menurutnya, dukungan terhadap Tri Adhianto dalam menjalankan pemerintahan harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan masyarakat, bukan dimaknai sebagai pembenaran terhadap segala tindakan pejabat.