BANDUNG — Mulai kemarin, Kamis (6/11/2025), para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) resmi menjalani Work From Home (WFH) setiap hari Kamis.
Kebijakan yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ini bukan sekadar tren baru kerja fleksibel, tapi diklaim sebagai strategi efisiensi anggaran dan pengurai kemacetan.
“Kerja boleh dari rumah, tapi tetap kerja. Jangan malah kerja dari rumah mertua, itu bisa bahaya politiknya,” seloroh Dedi disambut tawa ringan awak media di Gedung Sate, Bandung, kemarin (6/11/2025).
Efisiensi Anggaran, Bukan Libur Terselubung
KDM sapaan akrab Dedi Mulyadi menegaskan, WFH bukan dalih untuk rebahan berjamaah.
Kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya listrik, air, serta transportasi pegawai.
“Kita ingin ASN lebih efisien, hemat energi, dan tetap produktif. Kadang, yang boros bukan kerjanya, tapi ngopinya,” kata Dedi sembari tersenyum.
Menurutnya, penerapan WFH juga bagian dari upaya mengurai kemacetan harian di Bandung dan sekitarnya, terutama saat jam berangkat dan pulang kerja.
“Kalau ASN ikut WFH, jalanan lebih lega, rakyat lebih cepat ke pasar, dan bensin rakyat lebih hemat,” tambahnya.
Beda Kinerja, Beda Tunjangan
Dalam sistem baru ini, ASN yang bekerja dari rumah akan dinilai berdasarkan output kinerja digital.
Pemprov Jabar juga akan membedakan tunjangan kinerja (tukin) antara ASN yang bekerja di lapangan dengan risiko tinggi dan ASN yang WFH.
“Yang kerja di lapangan tentu punya risiko lebih tinggi, jadi tunjangannya juga beda. Tapi yang WFH tetap dinilai dari hasil. Kalau target tercapai, ya kinerjanya bagus,” ujar Dedi.
Pemerintah memastikan, layanan publik tidak akan terganggu karena ASN yang berhadapan langsung dengan masyarakat tetap bekerja secara tatap muka (WFO).
Gubernur Ajak Daerah Lain Ikut Efisien
Gubernur Dedi juga menyarankan pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat agar mempertimbangkan kebijakan serupa, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tiap daerah.
“Kalau di Bandung bisa, masa di Bekasi enggak bisa. Yang penting bukan soal WFH-nya, tapi bagaimana ASN tetap tangguh melayani rakyat, walau dari rumah,” tegasnya.
Dedi menilai, WFH bukan sekadar kebijakan kerja, tapi juga ujian kejujuran dan disiplin ASN di era digital.
“Yang benar-benar kerja pasti kelihatan. Yang cuma ‘online tapi offline’ juga cepat ketahuan,” ujarnya, diselingi tawa.
WFH Tiap Kamis, Tapi Harus Tetap ‘On Duty’
Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 150/KPG.03/BKD, kebijakan ini berlaku selama dua bulan pertama (November–Desember 2025) dengan sistem uji coba:
- Tahap I (November): seluruh ASN WFH setiap Kamis.
- Tahap II (Desember): sistem bergilir 50:50 antara WFH dan WFO di tiap OPD.
Hasil evaluasi uji coba ini akan menjadi dasar penentuan pola kerja ASN pada tahun anggaran 2026 mendatang.
Bagi sebagian ASN, Kamis kini bukan lagi hari di tengah minggu — melainkan hari paling “produktif di rumah” versi kebijakan efisiensi.
Sementara bagi publik, kebijakan ini jadi uji nyali: apakah pelayanan tetap gesit, atau justru makin “on hold”?
Gubernur Dedi Mulyadi tampak yakin, ASN Jawa Barat bisa membuktikan bahwa kerja dari rumah bukan berarti kerja seenaknya. Toh, seperti kata beliau, “ASN itu abdi negara, bukan abdi Wi-Fi.”***
