KOTA BEKASI – Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Faisal, mendukung pemerintah untuk segera merealisasikan Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi Timur, kebijakan ini lanjutnya patut diapresiasi.
Diketahui bahwa lokasi tersebut, merupakan aset lahan milik Kementerian Sosial dan akan menjadi Sekolah Rakyat yang pertama tingkat SMA, meskipun masih dalam pematangan konsepnya.
Menurut Faisal, Sekolah Rakyat menjadi salah satu solusi unit sekolah baru di Kota Bekasi. Hal lain ini menjadi penting untuk memastikan tidak ada anak putus sekolah di Kota Patriot ini.
“Kami berkali-kali mengusulkan kepada pemerintah agar membangun unit sekolah baru disetiap keluarahan. Tapi pembangunan sekolah baru belum terealisasi, terkendala anggaran sepertinya,” kata Faisal, Selasa 27 Mei 2025.
Kehadiran Sekolah Rakyat di Kota Bekasi, sangat penting dalam memastikan tidak ada anak yang putus sekolah, terutama anak dari keluarga kurang mampu.
Ia pun mengingatkan bahwa pembangunan sekolah baru di Kota Bekasi masih sangat dibutuhkan. Sehingga kedepan kuota kelulusan bisa tertampung lebih besar di sekolah negeri pada setiap tahun ajaran baru.
“Kami sebagai legislatif telah berkali-kali mengusulkan bahwa setiap kelurahan di Kota Bekasi harus ada pembangunan sekolah negeri baru. Tapi sepertinya masih terkendala anggaran,”tukasnya.
Dengan kehadiran Sekolah Rakyat di Kota Bekasi dengan menyiapkan anggaran dan fasilitas bagian dari wajib belajar 12 tahun.
Seperti diketahui, Sekolah Rakyat adalah program Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
Sekolah Rakyat mengutamakan siswa dari keluarga miskin ekstrem yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Sekolah Rakyat akan menyediakan pendidikan formal setara SD, SMP, dan SMA dengan kurikulum yang tidak berbeda dari sekolah umum yang dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025-2026.
Namun, sebagai sekolah berasrama, akan ada tambahan pendidikan karakter bagi siswa.
Saat ini, Pemerintah tengah mematangkan proses rekrutmen guru dan peserta didik, serta penyusunan kurikulum untuk Sekolah Rakyat yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026.
Program ini menggunakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai payung kebijakan.***
