JAKARTA – Dalam situasi yang sedang berduka karena bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, masih ada saja pejabat negara memberikan pertunjukan yang tidak menarik tetapi menjengkelkan.
Ketika warga kehilangan rumah, harapan, bahkan sanak saudara sebagian pejabat publik justru tampil dengan “aksi panggung” yang rasanya lebih cocok masuk nominasi Penghargaan Satire Politik Tahunan ketimbang penanganan bencana.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menunjukkan empati yang “hilang arah” saat meremehkan dampak bencana di Tapanuli.
Di waktu rakyat butuh kehadiran pemimpin yang menenangkan, yang muncul justru komentar yang terdengar seperti review film: “Tidak separah yang terlihat di media sosial.”
Fernando menyarankan Presiden segera mengevaluasi dan bahkan mencopot Suharyanto. “Posisi itu butuh sosok yang empatinya tebal, bukan pernyataan yang menipiskan kepercayaan publik,” katanya.
Tak kalah menohok, adalah aksi Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang menggendong beras saat mengunjungi korban bencana di Sumbar juga mendapat kritik pedas.
Fernando menyebut gaya itu sebagai “pertunjukan pencitraan yang makin lama bukan hanya melelahkan, tapi membosankan.” Menurutnya, masyarakat sudah paham mana bantuan dan mana setting kamera.
“Mau minta dia dicopot? Ah, itu seperti meminta sinetron berhenti tayang saat ratingnya masih lumayan,” ujarnya.
Fernando bahkan berkelakar bahwa Zulkifli mungkin lebih cocok berkarier sebagai aktor ketimbang Menko.
Bupati Aceh Tenggara: Kampanye di Atas Kubangan Banjir
Tak mau kalah, Bupati Aceh Tenggara, Muhammad Salim Fakhry, ikut tampil dengan “monolog politik” yang menghebohkan: berharap Prabowo Subianto menjadi presiden seumur hidup dan membanggakan dukungan politik warganya di tengah bencana.
Fernando menyebut komentar itu sebagai “pertunjukan yang tidak tahu panggung dan tidak membaca suasana.”
“Kalau saya jadi Prabowo, mungkin sudah saya tegur keras. Masa bencana dijadikan panggung politik? Tapi entah, mungkin saja Prabowo merasa tersanjung,” katanya menyindir.
Ia mendorong Kemendagri memberi pembinaan agar kepala daerah mampu membedakan empati kemanusiaan dari kampanye halus.
Dirjen Gakkum KLHK, Dwi Januanto Nugroho, juga menuai reaksi ketika menyebut kayu gelondongan yang memenuhi aliran banjir adalah kayu lapuk bekas tebangan lama. Pernyataan yang, menurut Fernando, “lebih cepat hanyut daripada kayu di lokasi bencana.”
“Kenyataannya di lapangan membantah ucapan itu. Komentar seperti itu justru membuka ruang cibiran publik,” ujarnya.
Potret Pemimpin Saat Bencana
Fernando menilai bencana Sumatera seperti cermin raksasa yang memantulkan wajah asli para pejabat dari yang minim empati, hobi pencitraan, hingga yang tak mampu menahan syahwat politik bahkan di tengah derita rakyat.
“Mereka seperti penikmat kekuasaan, bukan pemikul amanah,” katanya.
Di akhir, Fernando mengingatkan masyarakat agar tidak mudah lupa.
“Jangan sampai duka hari ini berubah jadi amnesia besok. Jangan beri panggung lagi kepada mereka yang lebih sibuk mempertahankan jabatan daripada membela rakyat.”pungkasnya.***
