Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi
Apa yang sebenarnya membedakan Muslim nasionalis dan transnasionalis?
GESER UNTUK BACA BERITAGESER UNTUK BACA BERITA
WawaiNEWS.ID – Jawabannya bukan pada kitab yang dibaca. Bukan pula pada ayat yang dikutip. Karena keduanya sama-sama bersandar pada Al-Qur’an, Sunnah, dan fiqh. Yang membedakan justru lebih subtil bahkan sering luput disadari: proses kaderisasi sejarah yang “mencetak” cara berpikir mereka.
Di titik ini, perbedaan bukan lagi soal dalil, tapi soal “dapur pembentukan kesadaran.”
Muslim nasionalis lahir dari rahim sejarah Indonesia itu sendiri. Mereka bukan sekadar membaca sejarah mereka mewarisinya.
Dari dakwah Wali Songo yang bernegosiasi dengan budaya lokal, hingga perjuangan melawan kolonialisme, sampai kompromi besar dalam merumuskan negara-bangsa semuanya menjadi bagian dari memori kolektif yang membentuk cara pandang.
Bagi mereka, negara bukan musuh. Pancasila bukan ancaman. NKRI bukan sekadar proyek politik melainkan ijtihad panjang yang berdarah-darah.
Karena itu, pendekatan mereka cenderung “membumi”: merawat harmoni, menjaga tradisi, dan menerima realitas sebagai ladang dakwah.
Singkatnya, mereka tidak alergi pada kenyataan. Mereka justru bekerja di dalamnya.
Sebaliknya, Muslim transnasionalis sering kali datang dengan perspektif yang sudah “jadi”—dibentuk dari pengalaman politik dan konflik di luar Indonesia.
Mereka mengimpor gagasan, lengkap dengan semangat, jargon, bahkan musuhnya.
Masalahnya sederhana: apa yang lahir dari konteks Timur Tengah, tidak selalu pas ditempel di Nusantara.
Namun dalam praktiknya, pendekatan ini sering berjalan seperti template: tinggal pasang tanpa banyak bertanya apakah cocok atau tidak.
Akibatnya, muncul kecenderungan melihat praktik Islam lokal sebagai “produk kompromi,” bahkan “penyimpangan” yang perlu diluruskan.
Di titik ekstrem, negara yang oleh Muslim nasionalis dipahami sebagai hasil ijtihad, justru dicap sebagai sesuatu yang problematis bahkan “thaghut”.
Di sinilah ironi itu muncul: yang tidak ikut menyusun bangunan, justru paling vokal merombaknya.
Perbedaan paling mendasar sebenarnya ada pada satu hal: kesadaran sejarah.
Muslim nasionalis hidup dengan beban sejarah mereka tahu betapa rumitnya merumuskan Indonesia.
Muslim transnasional, dalam banyak kasus, tidak memiliki beban itu.
Akibatnya? Lebih mudah menghakimi. Lebih ringan mendekonstruksi. Karena memang tidak ikut merasakan prosesnya.
Ketegangan antara dua arus ini sering dianggap sebagai konflik ideologi. Padahal, lebih tepat disebut sebagai benturan hasil kaderisasi.
Yang satu dibentuk oleh realitas Indonesia.
Yang lain oleh imajinasi global.
Yang satu melihat harmoni sebagai prioritas.
Yang lain melihat kemurnian sebagai tujuan.
Masalah muncul ketika masing-masing merasa paling sahih dan mulai memaksakan tafsirnya sebagai satu-satunya kebenaran.
Menariknya, realitas sosial Indonesia justru menunjukkan arah yang cukup jelas: mayoritas Muslim Indonesia cenderung menerima pendekatan kontekstual dalam kerangka negara-bangsa.
Artinya, model nasionalis bukan hanya dominan secara sejarah, tapi juga secara sosial.
Namun seperti biasa, yang paling gaduh bukanlah mayoritas melainkan mereka yang merasa membawa “kebenaran yang lebih tinggi.”
Perbedaan ini tidak akan hilang. Dan memang tidak perlu dihilangkan.
Karena Islam sendiri tidak pernah menuntut keseragaman mutlak dalam urusan sosial-politik.
Yang dituntut adalah kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan.
Strategi bernegara adalah wilayah ijtihad bukan wahyu.Maka yang dibutuhkan bukan saling menegasikan, melainkan saling memahami.
Jika tidak, kita akan terus sibuk berdebat soal bentuk negara sementara substansi keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan justru tertinggal.
Dan di titik itu, semua pihak sebenarnya sama-sama kalah.
Jakarta, ARS
Eksponen Aktivis 98 | Esais & Penulis Independen.***
