BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan arah baru pembangunan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, tapi pemerataan yang dirasakan langsung rakyat salah satunya terkait beasiswa
Dalam forum bersama para pemimpin redaksi media di Kota Bandung, Jumat (20/6/2025), Kepala Bappeda Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan kebijakan strategis yang digulirkan Gubernur KDM dalam pergeseran APBD 2025.Anggaran belanja modal naik drastis dari Rp1,7 triliun menjadi Rp5 triliun.
Tapi, menurut Dedi, angka saja tak cukup jika ketimpangan tetap tinggi.
“Indeks Gini Jabar masih 0,428, lebih buruk dari rata-rata nasional 0,3. Ini sinyal keras bahwa pertumbuhan belum merata,” ujar Dedi.
Gubernur KDM menggarisbawahi perlunya reformasi dalam penyaluran bantuan pendidikan. Alih-alih diberikan ke institusi, dana akan langsung menyasar siswa kurang mampu, termasuk di lembaga swasta dan pesantren.
“Beasiswa harus menyentuh siswa, bukan berhenti di meja birokrasi sekolah,” kata Dedi.
Ia juga menyoroti praktik penahanan ijazah karena tunggakan biaya, yang meski ilegal, masih marak terjadi.
Pemprov berkomitmen menyelesaikannya secara adil, salah satunya dengan mengalihkan dana hibah untuk menutup tunggakan pendidikan.
Gubernur KDM menilai kawasan selatan Jawa Barat layak mendapat insentif karbon sebagai bentuk kompensasi atas perannya dalam menjaga hutan dan lingkungan, terutama saat wilayah utara berkembang pesat lewat industrialisasi.
Skema ini diyakini tak hanya menekan ketimpangan wilayah, tapi juga menjadi insentif nyata untuk pembangunan berkelanjutan.
Pembangunan infrastruktur jalan menjadi perhatian utama dengan peningkatan anggaran dari Rp700 miliar ke Rp2,4 triliun dalam RPJMD 2025–2029.
Pemprov mendorong sinergi dengan kabupaten/kota dan bahkan pemerintah desa.
“Pembangunan harus dimiliki rakyat. Karang taruna, tokoh masyarakat desa, harus dilibatkan,” tegas Dedi.
Pemprov juga sedang mengembangkan skema pembiayaan alternatif di luar APBD dengan menggandeng pemerintah kabupaten/kota dan lembaga pengelola ekonomi.
Seluruh kebijakan ini terangkum dalam Raperda RPJMD 2025–2029 yang akan dibahas bersama DPRD Jabar pada Senin (23/6/2025).
Fokusnya, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan ekstrem, pengurangan pengangguran, dan infrastruktur yang inklusif.
“Ini bukan hanya agenda provinsi, tapi juga tanggung jawab pusat dan daerah,” kata Dedi menutup.***
