KOTA BEKASI — Di tengah sorotan publik karena belum mampu menyumbang deviden ke kas daerah, BUMD PT Mitra Patriot justru tampil “bersinar” dengan memborong penghargaan dalam ajang TOP BUMD Awards 2026 yang digelar Majalah Top Business di Hotel Raffles, Senin (13/4/2026).
Fenomena “panen penghargaan di tengah kinerja yang belum matang” itu kini mendapat sorotan dari Ketua Umum Lembaga Investigasi Anggaran Publik, Baskoro. Ia secara terbuka mempertanyakan legitimasi capaian PT Mitra Patriot dalam ajang TOP BUMD Awards 2026.
Menurut Baskoro, ia tidak sedang anti penghargaan, tetapi menuntut konsistensi antara klaim prestasi dan realitas kinerja. Sejumlah BUMD dari berbagai daerah pun juga menerima hal yang sama.
“Ini prestasi atau pencitraan? Karena laba belum terlihat, tapi penghargaan datang berderet,” ujarnya.
Kritik ini bukan tanpa konteks. Baskoro menegaskan, pihaknya tengah menyoroti sejumlah isu krusial yang hingga kini belum sepenuhnya terang, mulai dari polemik penjualan armada Transpatriot hingga proyek Wisata Air Kalimalang yang dinilai menyimpan banyak kejanggalan.
Dalam logika publik, kata dia, penghargaan seharusnya menjadi “buah” dari kinerja, bukan “pembuka” untuk membangun citra.
“Kalau fondasi kinerja masih dipertanyakan, lalu tiba-tiba muncul award, wajar kita tercengang. Pertanyaannya sederhana, dasar penilaiannya apa?” tegasnya.
Secara lebih luas, kritik Baskoro menyentuh problem klasik dalam tata kelola BUMD di Indonesia, jurang antara indikator administratif dan dampak nyata. Banyak penghargaan, lanjutnya, seringkali berbasis presentasi, dokumen, dan paparan kinerja bukan pada kontribusi riil seperti deviden, efisiensi bisnis, atau manfaat langsung ke masyarakat.
Dengan kata lain, “rapor di atas kertas bisa rapi, tapi kas daerah belum tentu ikut terisi.”
Ia juga mengingatkan bahwa BUMD, termasuk PTMP, bukan sekadar entitas bisnis biasa. Ada uang publik di dalamnya, ada mandat pelayanan, dan ada tanggung jawab akuntabilitas yang jauh lebih tinggi dibanding perusahaan swasta.
Karena itu, Baskoro mendesak adanya transparansi penuh terkait indikator penilaian penghargaan yang diterima PTMP. Ia juga meminta agar evaluasi kinerja BUMD tidak berhenti pada seremoni tahunan, melainkan diukur secara objektif dan terbuka.
“Kalau memang layak dapat award, buka saja parameternya ke publik. Supaya jelas ini prestasi, bukan sekadar panggung pencitraan,” tandasnya.
Untuk diketahui bahwa PT Mitra Patriot (PTMP) meraih predikat Bintang 4 (Sangat Baik) untuk kategori aneka usaha. Tak sendiri, sejumlah BUMD lain dari berbagai daerah juga “panen” penghargaan dalam ajang yang sama membuat publik bertanya, apakah ini kompetisi ketat atau sekadar “panggung apresiasi berjamaah”.
Tak hanya PTMP, deretan BUMD Kota Bekasi lainnya juga ikut naik podium. Perumda Tirta Patriot, PT Sinergi Patriot Bekasi, BPRS Patriot Bekasi, hingga BLUD UPTD PALD Kota Bekasi turut meraih penghargaan. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto diganjar predikat Top Pembina BUMD 2026.
Direktur Utama PT Mitra Patriot, David Hendradjid Rahardja, sebagaimana dilansir dari sejumlah media, tak menampik bahwa perusahaan yang dipimpinnya masih berproses. Ia menyebut penghargaan tersebut bukan garis finis, melainkan “validasi arah”.
“Penghargaan ini bukan tujuan akhir, tapi konfirmasi bahwa kami sedang berada di jalur pembenahan,” ujarnya.
David mengakui, PTMP sempat terseok dalam menentukan model bisnis yang tepat. Kontribusi terhadap daerah pun belum optimal. Kini, manajemen mengklaim tengah melakukan transformasi, dari pola birokratis menuju tata kelola profesional berbasis Good Corporate Governance (GCG).
Melalui rilis resminya, Pemerintah Kota Bekasi melalui Tri Adhianto menegaskan bahwa capaian ini harus menjadi pemicu untuk meningkatkan kinerja, bukan sekadar kebanggaan sesaat.
“Kita tidak boleh berpuas diri. BUMD harus benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Kini, tantangan terbesar bukan lagi meraih penghargaan melainkan membuktikan bahwa penghargaan tersebut sejalan dengan kinerja riil.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan BUMD bukan di panggung seremoni, melainkan di laporan keuangan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.***
