LAMPUNG – Pj Gubernur Lampung Samsudin resmi melantik 12 pejabat eselon II di sisa dua pekan menjelang lengser, Jumat 7 Februari 2025.
Mereka yang dilantik adalah;
- Inspektur Fredy SM menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM serta tetap Pj Sekdaprov
- Bayana dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Tubaba menjadi Inspektur
- Thomas Ameriko dari Sekretaris DPRD Lampung Selatan menjadi Kepala Disdikbud.
- Sulpakar yang sudah jadi Kepala Disdikbud di tiga periode gubernur menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- Senen Mustakim dari Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah menjadi Kepala Badan Kesbangpol.
- M. Firsada dari jabatan Kepala Badan Kesbangpol menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
- M Alhusnuriski dari Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemkab Pesawaran menjadi Kepala BPSDM
- Yusnalis dari Kepala BPSDM bergeser menjadi Kepala Balitbangda.
- Intizam dari jabatan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- Slamet Riadi dari Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa menjadi Kepala Bapenda
- Yudi Alfadri dari jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP menjadi Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- Puadi Jailani dari Kabiro Hukum Setda menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PJB)
Diketahui bahwa pelantikan tersebut tak dimuat dalam agenda harian gubernur dilaksanakan di Balai Keratun Lt III Kantor Gubernur Lampung.
Pj Gubernur Lampung Samsudin mengatakan, dirinya percaya 12 pejabat ini akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
Untuk diketahui rolling ini terungkap dari surat Kepala BKD, Meiry Harika Sari, bernomor: 400.14.1.1/430/VI.04/2025 tertanggal 6 Februari 2025, dengan prihal Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan.
Pejabat yang dilantik disebutkan hasil dari pelaksanaan uji kompetensi terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pememrintah Provinsi Lampung yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala BKN dan persetujuan tertulis Mendagri.***
