Kepala BPJS Lamtim Imam Subekti menjelaskan, yang diusulkan Pemkab Lamtim untuk dinonaktifkan sebanyak 180.924. Namun, setelah diverifikasi yang dinonaktifkan sebanyak 164.429.
Baca Juga: Inilah 5 Hal Penting Bagi Pemilik BPJS Mulai 1 Maret 2022
“Bila keadaan darurat, untuk yang non aktif tetap dapat diaktifkan kembali,”jelas Imam Subekti.
Sekretaris Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah Sukartono menjelaskan, untuk tahun 2023 alokasi anggaran untuk BPJS program UHC pada APBD sebesar Rp42 miliar dari usulan Rp56 miliar.
Baca Juga: Gabungan Oragnisasi Gelar Aksi Panggung Terbuka di Depan Kantor Bupati Lampung Timur
“Anggaran pembayaran BPJS program UHC itu bersumber dari dana bagi hasil pajak rokok,”jelas Sukartono.
Diketahui Koalisi Lampung Timur Menggugat akan terus melakukan aksi massa melalui panggung bebas di depan Kantor Bupati Lampung Timur, selama 6 hari kedepan.
Baca Juga: Keras, Zaiful Bokhari Sebut Pemerintah Lampung Timur Sekarang Banyak Masalah, Minta APH Tanggap!
Mereka akan terus mendesak agar Pemda Lampung Timur mengaktifkan kembali BPJS bagi warga kurang mampu.***
