Sementara APBN sendiri sudah terdepresiasi oleh beban utang negara yang tidak tepat peruntukannya.
Belum lagi kerugian yang masif akibat salah kelola BUMN dan institusi pemerintahan lainnya.
Baca Juga: Pemerintah Resmi Naikkan Harga BBM, Begini Daftar Terbaru
Keuangan negara semakin jebol ketika pejabat lembaga pelayanan publik menggunakan biaya tinggi seperti peruntukan gaji direksi dan komisaris, biaya rapat dan operasional serta penggunaan uang besar untuk kegiatan yang tidak relevan bagi perbaikan hidup rakyat.
Proyek mangkrak dan yang tak berguna bagi kepentingan hajat hidup orang banyak, secara langsung menjadi alokasi pembangunan yang menguras anggaran negara.
Lemahnya sistem menejemen dan pengawasan penyelenggaraan keuangan negara, semakin membuat rakyat hidup tertekan terlebih dengan penghapusan subsidi sektor riil dan strategis.
Penderitaan rakyat semakin memuncak dengan kenaikan harga BBM yang secara otomatis membuat melonjaknya ongkos transportasi yang selanjutnya diikuti kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok.
Tanpa berlama-lama, kesulitan ekonomi yang diperlihatkan dengan menurunnya daya beli masyarakat, berangsur-angsur akan membawa negara dan rakyat pada situasi krisis.
Situasi dan kondisi seperti ini pada akhirnya terus memicu angka kemiskinan dan selanjutnya mendorong tingginya angka kriminalitas.
