JAKARTA — Operasi senyap kembali berujung riuh. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (10/4/2026), dan mengamankan total 16 orang termasuk Bupati Gatut Sunu Wibowo.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penindakan tersebut. “Benar, tim mengamankan 16 orang dalam kegiatan penyelidikan tertutup di Jawa Timur,” ujarnya.
Kalimat “penyelidikan tertutup” itu lagi-lagi menjadi pembuka dari cerita lama yang berulang: operasi senyap, penangkapan mendadak, lalu publik kembali dihadapkan pada daftar panjang pejabat yang tersandung kasus hukum.
Dalam hitungan jam, proses bergerak cepat. Sabtu pagi (11/4), Gatut sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 06.50 WIB untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Sementara itu, belasan pihak lain yang turut diamankan masih diperiksa di Mapolresta Tulungagung sebelum akhirnya diberangkatkan ke Surabaya dan selanjutnya ke Jakarta.
Rombongan yang dibawa tidak kecil. Selain bupati, sejumlah pejabat strategis ikut terseret, mulai dari kepala bagian di lingkungan pemkab, kepala dinas, hingga anggota DPRD setempat yang juga disebut sebagai adik kandung bupati.
Jika diibaratkan, ini bukan sekadar OTT melainkan “paket komplit birokrasi.”
Penangkapan ini menambah deretan kepala daerah yang terjerat OTT dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, publik juga dikejutkan dengan kasus yang menimpa sejumlah pejabat daerah di berbagai wilayah.
Fenomena ini seperti déjà vu, setiap beberapa waktu, satu nama muncul lalu disusul nama lain, di daerah berbeda, dengan pola yang hampir serupa.
Bedanya hanya lokasi dan aktornya. Skenarionya? Terasa makin familiar.
Hingga kini, KPK masih mendalami kasus tersebut dan belum merinci secara lengkap konstruksi perkara yang menjerat para pihak. Status hukum para terjaring OTT pun masih menunggu penetapan resmi dalam waktu 1×24 jam.***
