KABUPATEN CIREBON – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau langsung lokasi longsor tragis di kawasan tambang galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, pada Sabtu (31/5/2025).
Bencana longsor di lokasi galian C Gunung Kuda yang terjadi sehari sebelumnya, Jumat (30/5/2025), menyebabkan 14 orang meninggal dunia, 7 orang luka-luka, dan 11 orang lainnya masih dinyatakan hilang.
Tim SAR gabungan terus bekerja keras melakukan pencarian korban yang diduga tertimbun material longsor di area tambang.
Dalam kunjungannya, Gubernur yang akrab disapa KDM menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberikan sanksi tegas kepada pengelola tambang berupa pencabutan izin operasional.
Ia menuturkan, peringatan mengenai potensi bahaya tambang di kawasan tersebut telah berulang kali disampaikan melalui Dinas ESDM.
“Dinas ESDM sudah beberapa kali memberi surat peringatan terkait bahaya tambang ini. Tapi karena belum bisa langsung dihentikan, baru tadi malam kami keluarkan sanksi administratif berupa pencabutan izin tambang,” tegas KDM.
Tambang yang dikelola oleh sebuah koperasi pesantren dan dua yayasan itu kini telah resmi ditutup sejak Jumat malam.
“Ketiganya sudah kami tutup tadi malam,” ucapnya.
KDM juga menegaskan komitmen Pemprov Jabar dalam menertibkan tambang-tambang yang tidak sesuai aturan.
Ia menyebut bahwa ratusan tambang ilegal telah ditindak selama masa kepemimpinannya.
“Sudah banyak langkah yang kami lakukan. Ratusan tambang ilegal sudah ditutup, dan ini akan terus kami lanjutkan secara konsisten.”
Lebih lanjut, KDM menyatakan bahwa tambang Gunung Kuda sebenarnya tidak layak dikelola sejak awal, dan ia sendiri telah meminta agar kegiatan tambang dihentikan sejak tiga tahun lalu saat meninjau langsung ke lokasi.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban, Pemprov Jabar akan memberikan santunan kepada keluarga korban, sekaligus menanggung biaya hidup anak-anak yang kehilangan orang tua akibat musibah ini.
“Keluarga yang ditinggalkan akan kami bantu. Khusus anak-anak, kami tanggung biaya hidup dan pendidikannya. Santunan juga sudah kami siapkan,” ujar KDM.
Ia juga meminta pihak pengelola tambang untuk tidak lepas tangan dan segera menunjukkan tanggung jawab sosial atas musibah yang terjadi.
“Saya minta pengelola tambang juga ikut bertanggung jawab secara sosial. Mereka sudah banyak mendapatkan keuntungan dari tambang ini,” pungkasnya.***
