BANDUNG – Mitigasi banjir Jabar, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan pesan kepada para camat dan lurah/kepala desa se-Jawa Barat, terkait penataan infrastruktur di daerah masing-masing.
Hal itu disampaikan Gubernur yang akrab disapa KDM menyusul banyaknya bencana hidrometeorologi (banjir dan longsor) yang terjadi di musim hujan ekstrem saat ini.
Ada lima poin penting yang disampaikan, Dedi melalui akun media sosialnya, dalam rangka mitigasi banjir Jabar, Minggu (16/3/2025).
“Yang pertama kepada para lurah, kades dan camat seluruh Jawa Barat, mulai hari ini mari kita bersama-sama lebih selektif dalam memberikan rekomendasi berbagai izin yang berpotensi menimbulkan problem lingkungan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan alam yang berkelanjutan,” katanya.
Kedua, para kepala desa, lurah dan camat harus mulai peka melakukan penataan dan berani membongkar bangunan yang menggunakan daerah aliran sungai (DAS) yang sudah jelas menganggu fungsi arus dari sungai itu sendiri.
“Yang ketiga, membersihkan lingkungan, salah satunya pembersihan sungai dari sampah. Kemudian melakukan pengelolaan sampah di setiap RT, RW, desa dan kelurahan agar tidak terjadi pembuangan sampah secara terus menerus ke sungai,”sebutnya.
Pesan selanjutnya adalah mengelola sungai bersama-sama, terutama sungai-sungai kecil yang tidak dikelola BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai), Dinas Sumber Daya Air maupun PJT (Perum Jasa Tirta), dengan melakukan pengerukan dan pelebaran secara gotong royong.
“Yang berikutnya adalah merekonstruksi ulang jembatan kecil, mengubah bentuknya jadi melengkung tidak datar seperti sekarang agar tidak menghalangi material yang terbawa arus,” ungkapnya.
Dedi berharap lima langkah tersebut menjadi langkah yang efektif untuk menyelesaikan masalah banjir.
Penanganan Banjir Sumedang
Untuk langkah penanganan darurat, Pemdaprov Jabar bersama Pemkab Sumedang telah menurunkan alat berat dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) guna melakukan pengerukan sungai. Jika masih kurang, Pemdaprov Jabar siap mengerahkan tambahan alat berat.
“Kami juga akan mengecek kondisi di hilir, di Rancaekek, apakah ada penyempitan yang menyebabkan fenomena back water, yakni air yang seharusnya mengalir malah berbalik akibat hambatan,” katanya.
Selain itu, Herman juga menyerahkan bantuan logistik dari Pemdaprov Jabar senilai Rp 289,6 juta dalam bentuk barang dan kebutuhan pokok melalui Dinas Sosial serta BPBD. Bantuan tersebut telah diserahkan secara simbolis kepada Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir, dan Sekda Kabupaten Sumedang di Kantor Kecamatan Cimanggung.
Lebih lanjut, Herman mengingatkan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
“Jangan hanya mengandalkan pemerintah. Pemerintah pasti bertindak, tapi masyarakat juga harus berperan, terutama dalam mengelola sampah sejak dari rumah. Jangan membuang sampah sembarangan,” tegasnya.
Terkait solusi jangka panjang, Herman menyebutkan opsi peninggian Jembatan Pangsor akan dikaji oleh Dinas Bina Marga dan berkoordinasi dengan Kementerian PU. Jika memang diperlukan, jembatan bisa ditinggikan atau cukup dilakukan pengerukan agar aliran air lebih lancar.
“Normalisasi sungai juga akan dilakukan, tetapi tentu dengan mempertimbangkan kondisi permukiman di sekitar sungai,” katanya.
Dengan langkah-langkah konkret yang dilakukan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan risiko banjir di Cimanggung dapat diminimalkan di masa mendatang.***
