BEKASI — Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang panggung politik daerah. Kali ini, Politikus PDI Perjuangan sekaligus Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, terjaring OTT bersama ayahnya, HM Kunang, dalam operasi senyap yang digelar di Kantor Bupati Bekasi, Kamis malam (18/12/2025).
Usai diamankan, keduanya langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan pada Jumat (19/12/2025). KPK memastikan penyidikan belum berhenti pada dua nama tersebut. Sejumlah pihak lain, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri setempat, dikabarkan masuk radar pemeriksaan.
Skema Kasus: Pemerasan, Suap Proyek, dan Peran “Penghubung”
Konstruksi perkara yang menjerat Ade Kuswara disebut cukup kompleks. Penyidik mendalami dua dugaan utama, pemerasan dan suap proyek.
Dalam skema pemerasan, nama HM Kunang disebut berperan sebagai figur penghubung, dengan dugaan keterlibatan unsur kejaksaan. Sementara pada dugaan suap proyek, posisi Ade Kuswara masih didalami, apakah sebagai penerima, pemberi, atau keduanya dalam aliran dana yang tengah ditelusuri.
KPK menegaskan, pengembangan perkara akan dilakukan secara menyeluruh untuk membongkar pola relasi kuasa dan aliran kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
HM Kunang: Dari Lurah, Jawara, hingga Tokoh Berpengaruh
Nama HM Kunang bukan sosok asing bagi warga Cikarang dan sekitarnya. Pria yang akrab disapa Lurah Kunang ini pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, dan dikenal memiliki pengaruh kuat jauh sebelum putranya menduduki kursi Bupati Bekasi.
Selain berkiprah di pemerintahan desa, HM Kunang tercatat sebagai pendiri sejumlah organisasi kemasyarakatan, di antaranya Ikatan Putra Daerah (IKAPUD) dan Garda Pasundan, yang mengusung semangat identitas dan solidaritas warga lokal Bekasi.
Julukan “Jawara Bekasi” melekat kuat pada dirinya. Meski mengaku tak mengenyam pendidikan formal tinggi, HM Kunang dikenal piawai dalam seni bela diri tradisional dan memiliki kharisma kepemimpinan di tengah masyarakat.
“Saya memang tidak sekolah, tapi ingin tetap berguna bagi orang lain,” ujarnya dalam sebuah wawancara yang kini kembali beredar di ruang publik, kali ini dengan konteks yang berbeda.
Aset, Pengaruh, dan Jejak Kekuasaan Lokal
Kesuksesan HM Kunang juga tercermin dari aset yang dimilikinya. Ia diketahui menempati rumah dua lantai di Sukadami serta memiliki lahan hampir dua hektare yang sebelumnya berupa sawah, kini telah diurug dan dibangun menjadi kompleks hunian keluarga.
“Tanah sawah itu hampir dua hektar, sekarang sudah dibangun rumah untuk anak-anak,” ungkapnya.
Sejumlah kendaraan juga disebut dimiliki dan dibagikan kepada anggota keluarga, potret klasik dari figur lokal kuat yang berhasil membangun pengaruh ekonomi dan sosial di daerahnya.
Dari Tokoh Lokal ke Ujian Hukum Nasional
Sebagai mantan kepala desa yang dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan pembangunan, reputasi HM Kunang sempat dipandang positif oleh sebagian masyarakat. Namun, OTT KPK yang menyeret dirinya bersama sang anak kini mengubah lanskap persepsi publik secara drastis.
Dari figur “jawara lokal” dan simbol kekuatan sosial desa, HM Kunang kini berada di titik krusial, menjadi bagian dari pusaran perkara korupsi yang menyedot perhatian nasional.
Publik Bekasi dan Indonesia, kini menunggu satu hal: sejauh mana KPK akan membuka tabir relasi kuasa, pengaruh keluarga, dan praktik dugaan korupsi di jantung pemerintahan daerah.
Seperti biasa, di ujung tahun, panggung politik lokal kembali memberi pengingat, kekuasaan yang terlalu akrab dengan pengaruh keluarga, kerap lupa bahwa hukum tak mengenal silsilah. ***
