JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) mengungkap bahwa pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersumber dari anggaran pendidikan dalam APBN 2026. Penjelasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, memaparkan bahwa sekitar Rp223 triliun dialokasikan untuk MBG dari total anggaran pendidikan sebesar Rp769 triliun yang berstatus mandatory spending.
“Anggaran pendidikan itu mandat konstitusi. Jadi publik perlu tahu, dana MBG bukan semata hasil efisiensi kementerian dan lembaga, tetapi ada porsi dari anggaran pendidikan,” ujar Esti.
Menurutnya, data tersebut merujuk pada dokumen resmi negara sebagaimana tercantum dalam lampiran APBN 2026. Ia menekankan bahwa transparansi penting agar tidak terjadi simpang siur informasi di tengah masyarakat.
Senada, Wasekjen DPP PDIP Bidang Komunikasi, Adian Napitupulu, menyebut pendanaan MBG telah diatur dalam Undang-Undang APBN 2026 dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN.
Dalam regulasi tersebut, anggaran Badan Gizi Nasional tercatat sekitar Rp223,5 triliun yang bersumber dari pos anggaran pendidikan.
“Semua sudah tertulis jelas. Tinggal bagaimana publik membaca dan memahami struktur anggarannya,” kata Adian.
PDIP menegaskan tidak menolak tujuan MBG yang dinilai baik untuk pemenuhan gizi anak. Namun, partai berlambang banteng itu mengingatkan agar kebijakan baru tidak “menggerus” kualitas pendidikan dasar.
Esti mengingatkan, “Jangan sampai anak-anak kita kenyang di kantin, tapi perpustakaan kosong buku dan ruang kelas kekurangan guru.”
Pesan tersebut menjadi semacam alarm politik, program sosial boleh ambisius, tetapi fondasi pendidikan tidak boleh goyah. Apalagi anggaran pendidikan selama ini diperjuangkan sebagai amanat konstitusi sebesar 20 persen dari APBN.
Pernyataan PDIP ini sekaligus merespons narasi yang menyebut dana MBG berasal dari efisiensi belanja kementerian/lembaga.
Dengan membuka angka Rp223 triliun, PDIP seolah mengajak publik menghitung ulang apakah alokasi tersebut proporsional atau berpotensi menggeser prioritas utama sektor pendidikan.
Di tengah pro dan kontra, satu hal yang pasti: angka Rp223 triliun bukan nominal kecil. Jika diibaratkan, itu bukan sekadar uang jajan tambahan, melainkan “menu utama” dalam postur belanja negara.***
