“Hal itu bisa kita lihat seperti di Papua, Kalimantan dan Aceh. Sebenarnya orang Melayu itu penuh sopan santun dan bijaksana terkait investasi. Tapi tentu bagaimana meyakinkan mereka akan dampak positif bagi warga tempatan,”papar Albert.
Dia menyebut aksi yang terjadi karena warga Melayu tidak ingin menjadi korban dari investasi. Mereka harus menjadi bagian dari investasi tersebut.
“Kita berharap yang disampaikan Ketua OB akan memberikan sertifikat dapat dipastikan bahwa itu hak milik bukan HGB. Agar warga tempatan dikemudian hari tidak menjadi penumpang di negeri sendiri,”pungkas Albert.













