“Saya harus berangkat ke rumah sakit imanuel untuk terapi anak saya dengan biaya yang tidak sedikit yakni sebesar Rp 250.000 sekali terapi di tambah lagi biaya transportnya,”jelasnya merinci.
Dia pun mengisahkan bahwa bisa mendapatkan bantuan BPJS baru beberapa kali melalui Niluh Listriyani yang dikenal sebagai pemerhati perempuan dan anak di Lampung Timur.
Baca Juga: Masih Ingat Kasus Penusukan di Margasekampung, Begini Nasib Korban
“Akhirnya bisa mendapatkan bantuan. Tapi baru beberapa bulan yang lalu kami terdaftar sebagai peserta BPJS subsidi. tapi baru beberapa kali saya gunakan berobat, sekarang saya harus kembali mengalami kesusahan karena BPJS kami sudah di nonaktifkan,”tukasnya.
Mas Pur mengaku bingung karena putrinya harus terus berobat dan masih dalam perawatan. Saat ini, dia hanya berharap Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bisa membantu.
Baca Juga: Nurul, Akhirnya di Rujuk ke RSUD Sukadana
Caleg DPRD Lampung Timur dari NasDem ini, mengakui bahwa saat ini mas Pur, kebingungan dengan pemutusan BPJS Kesehatan dari Pemkab Lampung Timur.
Dia pun membenarkan jika putri Mas Pur baru beberapa bulan berobat dengan menggunakan BPJS.
“Benar mas, beberapa bulan yang lalu mas Pur (39) minta tolong ke saya untuk membantu dalam pengajuan BPJS subsidi. Ahamdulillah setelah saya ajukan mas Pur langsung diaktifkan sebagai peserta BPJS bersubsidi,”ujarnya, tapi sekarang BPJS sudah tidak aktif lagi.
Baca Juga: Keras, Zaiful Bokhari Sebut Pemerintah Lampung Timur Sekarang Banyak Masalah, Minta APH Tanggap!
“Ya,itu lah, akibat dari penonaktifan 180.924 peserta BPJS yang ada di Lampung Timur. Dampaknya kepada masyarakat kecil seperti pak Pur menjadi korban,”ujarnya menyebut tata kelola Pemerintah kian amburadul sejak kepemimpinan sekarang.
Dia pun mengakui bahwa dibawah kepemimpinan Dawam-Azwar Hadi Kabupaten Lampung Timur ini, semakin parah saja. Ada saja kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan masyarakat.
“Dulu kita dengar masalah infrastruktur jalan yang dibangun asal-asalan, gaji guru honor dan perangkat desa yang tertunda pembayarannya dan sekarang lebih miris lagi. penonaktifan BPJS yang notabenenya adalah hak dari masyarakat miskin/tidak mampu yang telah diprogramkan oleh pemerintah pun di-nonaktif-kan oleh mereka dengan beribu alasan,”tegasnya.
