GARUT – Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jawa Barat menggelar Rapat Pimpinan Wilayah atau Rapimwil pada 11-12 Mei 2024 yang dilaksanakan di Kabupaten Garut.
Para pimpinan dan ketua KAMMI se-Jawa Barat berkumpul untuk melakukan evaluasi setengah periode, kepengurusan KAMMI Jabar dengan tema mengokohkan nilai-nilai Kebangsaan dan persatuan.
Salah satu isu yang menjadi sorotan oleh Pengurus Wilayah KAMMI Jawa Barat, adalah kontestasi pilkada di kabupaten/kota dan juga Pilgub Jabar pada November 2024.
Rapimwil ini bahwa KAMMI menginginkan pilkada serentak pada November nanti melahirkan pemimpin yang Negarawan di Jawa Barat baik tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi.
“Pilkada harus menjadi ajang untuk menyeleksi Kepala Daerah yang memiliki sifat Negarawan, bermoral, yang mementingkan kepentingan Masyarakat dibandingkan kepentingan politik dan kelompok ” Kata Agung Munandar KAMMI Jawa Barat usai pelaksanaan Rapim kemarin.
Ia pun memberikan catatan dalam beberapa sektor di antaranya :
- Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat yang melambat,
- Inflasi yang cenderung naik tinggi, gini rasio atau tingkat ketimpangan di Jawa Barat.
Menurutnya meskipun investasi di Jawa Barat ini tinggi tapi daya serap investasi di Jawa Barat terhadap lapangan kerja sangat kecil yakni 5%.
“Ada beberapa PR kepemimpinan Gubernur nanti diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, Inflasi dan juga tingkat ketimpangan di Jawa Barat, PR ini harus bisa dicari solusinya oleh gubernur yang akan datang ini yang akan kita kawal kedepan ” Tambah Agung Munandar
Per Hari ini, jelas dia, Gini Ratio atau tingkat ketimpangan di Jawa Barat cukup tinggi yakni 0,425 ini jelas yang miskin semakin miskin yang kaya semakin kaya, dan ini sangat berbahaya, negara tidak boleh memelihara kemiskinan.
Dalam Rapimwil bersamaan halalbihalal tersebut juga KAMMI Jawa Barat mendorong kepada seluruh ketua KAMMI di daerah untuk mengawal proses peralihan kepemimpinan di tiap daerah, bahkan jika ada yang sejalan dengan nafas perjuangan KAMMI dipersilahkan untuk melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan.***
