Scroll untuk baca artikel
Opini

Riuh Gemuruh Buruh

×

Riuh Gemuruh Buruh

Sebarkan artikel ini

Rezim pemerintahan yang diusung sistem oligarki serta memberi dominasi dan hegemoni pada perusahaan transnasional terhadap negara. Membuat kekuasaan negara tidak lagi berada dalam institusi -institusi negara. Pemerintahan benar-benar dalam pengaruh dan koptasi dunia usaha atau sektor swasta.

Menjadi identik dan faktual telah terjadi pembajakan negara. Rakyat termasuk di dalamnya komunitas buruh, seperti mengalami “goverment less” dan memasuki fase “fail state“.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Buruh secara umum, bukan hanya menjadi bagian dari mekanisme outshourching semata. Lebih dari itu, buruh tetap ditempatkan sebagai warga negara kelas rendah dalam struktur pertentangan kelas masyarakat industri yang kapitalistik.

Berangkat dari kultur dan struktur masyarakat pekerja di Indonesia. Ditambah aspek geografis, geopolitis dan geostrategis. Dengan natur yang dilingkupi potensi pertanian, kehutanan, pertambangan dan kelautan.

BACA JUGA :  Polemik Nasab Harus Berhenti Melalui Adu Bukti

Membuat indonesia menjadi pesona dan interes bagi kepentingan investasi dan pengelolaan sumber daya alam. Selain dalam jalur emas perdagangan internasional.

Keberlimpahan bahan baku. Faktor upah buruh yang murah juga menjadi magnet bagi pesatnya indutrialisasi.

Berkolerasi dengan itu. Kondisi konstitusi, orientasi kebijakan dan mentalitas birokrasi menjadi penting dan signifikan bagi hubungan buruh dan industrialis. Soal UMK/UMP, serikat buruh dan regulasi pemerintah terkait peraturan lainnya.

Sangat menentukan bukan saja pada interaksi buruh dan perusahaan. Kesinambungan produksi dan pasar, hingga target profit perusahaan dan kesejahteraan buruh. Selalu menjadi maslah yang tak berujung.

Sayangnya, karakteristik dunia perburuhan memang belum mencapai fase sosialisme ekonomi, khususnya sektor industri.

BACA JUGA :  Mengembalikan Rumah Besar PPP

Tak jauh berbeda dengan dunia pertanian dan perikanan. Baik buruh, petani dan nelayan bersama dunia industri belum menemukan titik temu dan persenyawaan dalam hal hukum perburuhan.

Tulang punggung produksi dan ketahanan pangan nasional itu masih bekerja dibawah tekanan dan menjadi korban penghisapan sistem kapitalisme dunia industri.

Setelah beberapa kali secara spartan dan terorganisir. Beberapa gugatan dan ancaman mogok massal. Setidaknya, dapat sedikit memenuhi hak dasar dan prinsip kepentingan para buruh.

Mampukah buruh meraih posisi tawar yang layak dan ideal di hadapan perusahaan terlebih pada korporasi borjuis internasional.

Akankan terbangun relasi simbiosis mutual bagi hubungan three partied, antara buruh, pengusaha dan pemerintah.

Jika saja birokrasi dan dunia usaha terus bermain mata dan cenderung terjadi perselingkuhan. Maka suka atau tidak suka. Senang atau tidak senang.

BACA JUGA :  Presiden Jokowi Perintahkan Aturan JHT Dipermudah

Hanya ada satu kata, perlawanan. Buruh harus terus sadar dan kritis terhadap konspirasi jahat itu. Tetap semangat melawan kedzaliman dan penindasan.

Demi rakyat dan di dalamnya buruh itu sendiri. Tak gentar menghadapi intimidasi dan represi. Tak lari melawan kriminalisasi.

Bersama rakyat, buruh-tani-nelayan juga mahasiswa dan pelajar. Berhimpun membangun kekuataan bersama demi keselamatan bangsa dan negara. Karena buruh hakikatnya menjadi bayang-bayang rakyat.

Pastiya dan tak bisa diabaikan, buruh juga menjadi salah satu sokoguru kekuatan revolusi. Dengan brand masa aksi yang mumpuni. Seluruh rakyat Indonesia Indonesia tetap menanti riuh gemuruh buruh.

Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.