LAMPUNG – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 01, Arinal Djunaidi-Sutono (Ardjuno) memberi solusi terkait pengurangan angka pengangguran terbuka di Lampung yang jumlahnya mencapai 207,7 ribu pada awal 2024.
Arinal, mengaku telah melakukan program mengurangi angka pengangguran di Lampung pada akhir – akhir masa jabatan dengan menghidupkan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Solusi tersebut diungkapkan Calon Gubernur Pertahan Arinal Djunaidi saat menjawab pemaparan Paslon Nomor Urut 2, dalam Debat Kandidat Perdana Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Novotel pada Minggu (13/10) malam.
Pada segmen ketiga terkait ekonomi moderator dalam debat perdana tersebut memberikan pertanyaan kepada Paslon Nomor urut 02, jika terpilih sebagai Gubernur apa strategi dan program kerjanya. Kemudian Paslon nomor urut 02 memberikan pemaparan atas pertanyaan tersebut dan Paslon Ardjuno memberikan tanggapan.
Moderator debat memberikan pertanyaan terkait jumlah penggangguran terbuka di Lampung, berdasarkan data BPS pada awal 2024 lalu, jumlahnya tembus 207,7 ribu orang.
Lalu berdasarkan data jenjang pendidikan tingkat pengangguran terbuka untuk tamatan diploma dan sarjana di Lampung sebesar 4,65 persen, SMK 6,86 persen SMA 7,6 persen, SMP 4,17 persen dan SD 1,86 persen.
Dalam kesempatan menanggapi jawaban dari Paslon nomor urut 02, Paslon Ardjuno tidak memberi komentar terkait program yang dipaparkan seperti langkah dan program mengatasi pengangguran oleh Paslon tersebut.
Arinal saat diberi kesempatan menanggapi pemaparan Paslon nomor 02, justru memberi solusi dalam mengatasi pengangguran. Paslon yang didukung PDIP tersebut kepada Paslon nomor urut 02 menyampaikan jika pengangguran di Lampung 70 persen berada di Desa.
“Padahal, tidak sedikit lulusan sarjana di perguruan tinggi di Lampung ini, berasal dari desa, tapi setelah lulus coba lihat mereka ke mana?,”tanya Arinal menyebutkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan BUMDes, tapi tidak berfungsi.
Melihat fenomena itu, Arinal mengakui bahwa diakhir masa tugasnya sebagai Gubernur Lampung ia mengeluarkan kebijakan dengan memfungsikan BUMDes untuk membantu menagih pajak dan mereka diberi insentif.
“Padahal menagih pajak itu jadi tugas pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten, karena akan ada dana bagi hasil pajak. Tapi selama ini tidak dilakukan sehingga banyak mangkrak pembayaran pajak,”ujarnya.
Diakuinya pernah bertanya langsung ke warga kenapa susah bayar pajak, dijawabnya ternyata ongkos bayar pajak ke Kabupaten sama dengan biaya pajak yang harus mereka keluarkan. Dan mereka juga setahun dua kali bayarnya.
“Untuk itu saya sudah mempersiapkan program dalam mengurangi pengangguran di Lampung melalui BUMDes, tapi itu jika kembali di pilih sebagai Gubernur lagi,”tegasnya dan waktu habis saat pemaparan.
